TEMPO.CO, Jakarta - Memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78 tahun ini, Polda Bali menggelar lomba Makepung atau pacuan kerbau. Tradisi ini diketahui berasal dari Kabupaten Jembrana yang sudah turun temurun dilestarikan oleh petani yang ditujukan untuk menghaturkan rasa syukur atas berkah usai panen.
Dalam siaran pers yang dirilis dari laman Tribratanews, acara ini turut dihadiri Kapolda Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, pada Ahad, 16 Juni 2024. Ia pun menjelaskan akar tradisi Makepung ini. Zaman dulu, awalnya tradisi ini dilakukan secara spontan usai petani memperoleh hasil panen kemudian mencoba untuk memacu kerbau satu sama lain untuk beradu yang paling cepat di jalan persawahan. Hingga beberapa waktu ke depan, hanya Kabupaten Jembrana yang memiliki tradisi ini dan masih terus dikembangkan hingga sekarang.
Karena menjadi satu-satunya Makepung yang ditemukan, Kabupaten Jembrana memiliki daya tarik budaya yang unik dan menarik minat para wisatawan.
“Dalam rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara kami mengadakan lomba Makepung di Jembrana. Selain untuk melestarikan budaya, lomba ini juga kami harapkan menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara," kata Kapolda Bali ini.
Acara ini diikuti oleh 234 pasang kerbau yang terbagi dalam regu barat dan timur. Lokasi yang dipilih sebagai sirkuit berpacu berada di pinggir pantai. Kerbau yang menjadi peserta sebelumnya telah melewati rangkaian pelatihan yang diberikan oleh pemilik mereka. Selain itu kerbau-kerbau ini juga mendapat perawatan khusus mulai dari makanan hingga vitamin.
Koordinator Makepung Jembrana, I Made Mara mengatakan, pihaknya berharap Lomba Makepung Kapolda Bali Cup ini bisa diselenggarakan setiap tahun.
"Kami sangat mendukung karena kegiatan ini akan melestarikan tradisi agraris di Kabupaten Jembrana, serta menjadi daya tarik wisatawan," katanya.
Acara yang diselenggarakan Kapolda Bali ini menjadi serangkaian kegiatan untuk menyambut hari Bhayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli nanti.
Sejarah Singkat Polri
Lembaga Kepolisian di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 para tokoh perumus kemerdekaan sudah menggagas ingin mendirikan lembaga untuk menjamin keamanan rakyat. Terbukti dalam sidang PPKI yang digelar pada 19 Agustus 1945, membentuk yang namanya Djawatan Kepolisian Negara dalam naungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, pada tanggal 29 September 1945, R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo dilantik oleh Presiden Sukarno sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Karena menjadi lembaga yang masih terbilang baru, Kepala Kepolisian Negara mengalami beberapa kendala dan hasil kerjanya kurang efektif karena untuk tanggung jawab administrasi mereka harus berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, masalah operasional menjadi tanggung jawab Jaksa Agung.
Selain itu, untuk komando dibawahnya KKN merasa kesulitan karena tidak bisa mengontrol langsung pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Pada tingkat karesidenan, secara organisatoris kepolisian berada di bawah residen, dan di tingkat kabupaten berada di bawah bupati.
R.S. Soekanto kemudian meminta perdana menteri saat itu, Sutan Sjahrir untuk memisahkan Djawatan Kepolisian Negara dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini guna mendukung efektivitas kerja dan proses administrasi para anggota dan lembaga demi keberlanjutan melindungi masyarakat.
Akhirnya 1 Juli 1946 pemerintah mengeluarkan Surat Penetapan No. 11/S-D Tahun 1946 dengan keputusan, mengeluarkan Djawatan Kepolisian Negara dari naungan Kementerian Dalam Negeri dan menjadi lembaga tersendiri dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.
SAVINA RIZKY HAMIDA | RYZAL CATUR ANANDA
Pilihan Editor: Warganet Soroti Slank Ciptakan Lagu Polisi yang Baik Hati, Begini Liriknya
