Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yogyakarta Bersiap Pilkada, Ini Desakan para Pelaku Wisata

image-gnews
Kalangan pelaku wisata dari berbagai unsur menyoroti sejumlah kebijakan jelang Pilkada Yogyakarta Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kalangan pelaku wisata dari berbagai unsur menyoroti sejumlah kebijakan jelang Pilkada Yogyakarta Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Seperti daerah lainnya, bulan November 2024 mendatang, Yogyakarta bakal turut menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Kalangan pelaku wisata di Yogyakarta pun belakangan ramai menyoroti sejumlah kegamangan yang selama ini menjadi ganjalan terkait daerah berjuluk Kota Wisata itu. 

Salah satunya dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau GIPI DIY. "Sebagai lokomotif perekonomian, industri pariwisata di Yogyakarta saat ini sebenarnya bukan dalam keadaan baik-baik saja," kata Ketua GIPI DIY, Bobby Ardiyanto, di sela forum Rembug Warga Jogja, Selasa, 4 Juni 2024.

Kehilangan momentum pasca Covid-19

Bobby mengatakan, meski pemerintah daerah juga pusat mengklaim Yogyakarta sebagai provinsi paling cepat bangkit dan pulih pasca dihajar pandemi Covid-19 lalu, namun ada fakta yang tak bisa diabaikan terkait kondisi pariwisata. "Momentum pasca Covid-19 tersebut tidak dimanfaatkan pemerintah untuk merawat dan mengembangkan potensi industri pariwisata," ujar dia.

Kehilangan momentum saat pariwisata bangkit itu, kata Bobby, salah satunya dapat dilihat dari minimnya belanja paket wisata Yogyakarta yang ditawarkan di berbagai forum. Salah satunya forum  Travel Exchange atau TRAVEX yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN.

"Dalam ajang Travex pasca Covid-19 itu pernah tercatat ada transaksi belanja wisata Rp 800 miliar, namun paket wisata yang dibeli bukan Yogyakarta melainkan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya," kata dia. "Produk (paket wisata) Yogya ternyata tidak menarik bagi buyer, namun hal seperti ini tidak pernah dibahas, padahal seharusnya pemerintah ikut bertanggungjawab menemukan penyebabnya." 

Tak tuntasnya persoalan itu ditambah situasi potensi wisatawan yang berpaling mencari alternatif destinasi lain. Terutama saat momen momen libur panjang dan hari raya keagamaan. "Misalnya okupansi hotel yang drop saat libur lebaran tahun ini, yang tak sesuai ekspektasi (tercapai 90 persen lebih)," ujar dia.

Menurut Bobby, kalangan pelaku wisata sudah kerap mengingatkan hal ini. Saat industri wisata Kota Yogyakarta seolah bergerak sendiri, bersaing dengan pertumbuhan pariwisata di empat kabupaten di DIY.

"Pariwisata jadi ajang saling menjatuhkan antar daerah, saling berebut pasar, main sendiri sendiri tanpa kerjasama, sampai grafik wisata semakin turun," kata dia.

Tanpa adanya kerjasama antara Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten DIY lain, GIPI DIY khawatir sektor wisata Yogyakarta hanya tinggal menunggu waktu. "Apalagi setelah antara daerah terkoneksi tol yang melintasi Yogya, kalau masih jalan sendiri sendiri bakal habis kita (industri wisata di Yogya)," kata dia.

Kerja sama dengan kawasan penyangga

Bobby mendesak, siapapun kepala daerah terpilih di Yogyakarta, baik kota maupun kabupaten, bisa saling bekerja sama menjaga iklim wisata. Selain itu, tidak menlanjutkan ego sektoral yang berpotensi mematikan pariwisata yang cakupannya luas. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yogya tidak akan pernah bisa hidup sendiri, apalagi wisatawan mancanegara tidak bisa lepas dari Candi Borobudur (di Magelang) yang menjadi anchor," kata dia. "Jadi (Borobudur) sebagai anchor itu mustinya bisa mendorong wisatawan manca tak hanya mengunjungj Jawa Tengah, tapi juga ke Yogyakarta."

Dia menambahkan pemerintah daerah harus bekerjasama membangun kawasan penyangga, Yogya-Solo -Semarang untuk menjaring wisatawan mancanegara. Seperti  Bali yang berkolaborasi dengan NTT dan NTB, sehingga kunjungan tetap tinggi. 

Sementara itu, salah satu pendiri wahana wisata populer di Yogya, HeHa Ocean View, Herry Zudianto menuturkan, satu faktor penghambat wisata berkembang di suatu daerah diduga karena politik anggaran yang dijelankan pemerintah daerah.

"Misalnya pajak yang dibayarkan pelaku wisata ke pemerintah tiap tahun miliaran rupiah, tapi anggaran untuk promosi yang dikeluarkan hanya puluhan juta, ini politik anggaranya," kata dia.

Padahal, kata Herry, promosi sangat berpengaruh pada kemanjuan wisata daerah itu. DIa juga berahap siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah di Yogya benar benar bisa memberikan pelayanan nyata masyarakat, termasuk pelaku wisata.

"Pejabat publik itu pelayan bukan penguasa, bukan berbuat untuk kekuasaan, tapi melayani. Yogya harus tetap nyaman dihuni, ekonomi menggerakan masyarakat, kesenjangan tidak tinggi," kata dia.

Adapun Wakil Ketua Umum Kantor Dagang Indonesia atau Kadin DIY, Wawan Harmawan, menuturkan 90 persen lebih UMKM di Yogyakarta mengandalkan pariwisata. Namun tanpa campur tangan pemerintah, UMKM itu dinilai tak bisa mendapatkan keuntungan dari tingginya kunjungan wisata.

"Misalnya Kotagede yang pusat perajin perak, sekarang kondisinya sayup sayup, ini juga tugas pemerintah membantu membangkitkan potensi itu kembali. Pemimpin di Yogya harus mau jadi seperti sales yang mempromosikan produk UMKM - nya, langkahnya harus konkret," kata dia.

Pilihan editor: Yogyakarta Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Parade Budaya dan Pembagian Seribu Bendera

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

8 menit lalu

Ekspresi warga usai adanya pengusiran secara paksa di Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Resilience Hari Akbar mengatakan bahwa pagi tadi telah terjadi pengusiran secara paksa bahkan menggunakan kekerasan fisik oleh Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun bernegoisasi dengan pihak PT Jakpro, hingga pihak Kepolisian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

Menurut Anies, warga Kampung Bayam hanya butuh diberikan kunci untuk masuk. "Mari kita perjuangkan," katanya.


Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

34 menit lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


Melirik Potensi Nias Selatan, "Surga" Bagi Para Peselancar

12 jam lalu

Peselancar sedang menantang ombak di WSL Nias Pro 2024 DOK Pemkab Nias
Melirik Potensi Nias Selatan, "Surga" Bagi Para Peselancar

Potensi investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan


Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

14 jam lalu

Ilustrasi bus (Pixabay)
Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

Tak hanya bus study tour yang jadi sasaran pemeriksaan kelayakan, jip wisata di lereng Merapi dan Tebing Breksi juga.


Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

16 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai memgikuti rapat dengan Komisi X DPR RI, di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/Tika Ayu
Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif kementeriannya tahun 2025 menjadi Rp 3,05 triliun.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

16 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Raffi Ahmad Mundur Dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Ini Respons Pemda DIY

1 hari lalu

Raffi Ahmad di depan view Pantai Krakal, Yogyakarta untuk memulai bisnis barunya. Foto: Instagram.
Raffi Ahmad Mundur Dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Ini Respons Pemda DIY

Proyek resor dan beach club itu yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad itu digadang akan beroperasi 2025, tapi masih saat ini sebatas wacana.


Alasan PKB Umumkan Dukungan ke Anies Saat Muhaimin Naik Haji

1 hari lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kedua kiri) berbincang dengan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri (kiri), dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid (kanan) saat menggelar pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 11 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKB Umumkan Dukungan ke Anies Saat Muhaimin Naik Haji

PKB mengumumkan dukungan ke Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pilkada Jakarta saat Muhaimin naik haji. Diklaim tak melanggar prosedur partai.


Tiket Feri Batam - Singapura Mahal Rugikan Sektor Pariwisata, KPPU Minta Kemenhub Turun Tangan

1 hari lalu

Kapal ferry menuju Singapura dari Batam. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Tiket Feri Batam - Singapura Mahal Rugikan Sektor Pariwisata, KPPU Minta Kemenhub Turun Tangan

Harga tiket feri Batam - Singapura ataupun sebaliknya melonjak sejak 2022 atau setelah pandemi, Rp760.000 untuk WNI dan Rp915.000 untuk WNA.


Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada. Siapa saja?