TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Sumedang, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki daya tariknya sendiri. Ibu kotanya berada di kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, sekitar 45 km sebelah timur laut Kota Bandung.
Berbicara tentang Sumedang, pasti mengingatkan Anda dengan tahu-nya yang legendaris, bukan? Kabupaten ini punya 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa yang semuanya punya cerita tersendiri.
Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dalam kaitannya dengan Kabupaten Sumedang adalah Kerajaan Sumedang Larang yang menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Sumedang sekarang. Jejak sejarahnya yang luar biasa akan membuat Anda kagum, dengan segala kejayaan dan perubahan yang sudah dilalui.
Sejarah Kabupaten Sumedang
Sumedang, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, menyimpan kisah berharga dari masa lalu yang begitu mengagumkan. Awalnya, daerah ini adalah bagian dari Kerajaan Sumedang Larang yang berada di bawah kekuasaan Raja Galuh.
Menurut Kitab Waruga Jagat 1117 Haf Sang Aji Putih atau dikenal Tajimalela yang dikutip dalam artikel jurnal berjudul “Sejarah Penyebaran Islam di Sumedang Melalui Pendekatan Budaya”, putra Prabu Guru Haji Aji Putih mendirikan kerajaan Mandala Hibar Buana di Tembong Agung, yang kemudian menjadi cikal bakal Sumedang Larang dengan ibu kotanya di kampung Muhara, Desa Leuwihideung, Darmaraja. Kerajaan Sumedang Larang merupakan pecahan dari Kerajaan Sunda Galuh yang didirikan oleh Wretikandayun pada tahun 612 Masehi.
Perjalanan Kerajaan Sumedang bermula dari Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih sekitar tahun 1500, atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran, Bogor. Setelah kepemimpinan Prabu Guru Aji Putih, tahta kerajaan diserahkan kepada putra sulungnya, Barata Tuntang Buanan atau lebih dikenal Tajimalela. Di masa Tajimalela, muncul nama "Sumedang" yang berasal dari rangkaian kata ingsung medal, ingsung madangan yang artinya "aku lahir, aku memberi penerangan".
Perjalanan kepemimpinan kemudian berlanjut ke tangan putra Tajimalela, Lembu Agung, dan selanjutnya kepada Gajah Agung. Wilayah Sumedang Larang kemudian dibagi dua kepada putra-putra Pangeran Santri, bupati Islam pertama di Sumedang, yang menikah dengan Ratu Pucuk Umun. Putra sulungnya, Raden Angkawijaya atau Prabu Geusan Ulun, menjadi raja keenam Sumedang Larang, dan setelah wafatnya, tahta kerajaan diteruskan kepada putrinya, Ratu Sintawati atau Nyi Mas Patuakan.
Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun, putri sulung Ratu Sintawati, kemudian menjadi raja Sumedang Larang setelah menikah dengan Pangeran Koesoemadinata I atau Pangeran Santri. Dari pernikahan ini, lahir enam putra, di antaranya Raden Angkawijaya atau Prabu Geusan Ulun, yang menjadi raja selanjutnya Sumedang Larang.
Pada masa pemerintahan Prabu Geusan Ulun, Sumedang Larang mengalami transformasi besar. Pada tanggal 18 November 1580, Prabu Geusan Ulun menyatakan berdirinya Kerajaan Sumedang Larang dan menyerahkan mahkota Binokasih, menandai kedaulatan baru. Namun, pada tahun 1607, kerajaan ini terbagi dua wilayah, masing-masing diberikan kepada dua putranya.
Pada tahun 1620, Pangeran Kusumadinata, penguasa Sumedang Larang, memutuskan untuk menyatakan penyerahan diri kepada Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung. Sejak saat itu, wilayah Sumedang Larang berubah menjadi Kabupaten Priangan di bawah kekuasaan Mataram, dan Pangeran Kusumadinata mendapat gelar Pangeran Rangga Gempol I sebagai bupati wedana untuk seluruh pasundan. Dengan demikian, Kerajaan Sumedang Larang tidak lagi berdaulat, tetapi menjadi bagian dari wilayah Mataram Islam.
Berdasarkan catatan sejarah yang disebutkan dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, sebelum kemerdekaan Indonesia, wilayah Sumedang telah melalui berbagai periode penting. Termasuk di antaranya adalah zaman prasejarah, zaman kuno Sumedang, masa pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang (1580 - 1620), periode di bawah pengaruh Mataram (1620-1677), masa kekuasaan Kompeni Belanda (1677 - 1799), era Pemerintah Hindia Belanda (1808 - 1942), dan periode Pendudukan Jepang (1942 - 1945).
Melalui perjalanan sejarah yang tidak singkat melewati berbagai masa DPRD Daerah Tingkat II Sumedang, dalam Keputusan Nomor 1/Kprs/DPRD/Smd/1973, Tanggal 8 Oktober 1973, menetapkan 22 April 1578 sebagai Hari Jadi Sumedang.
KEMDIKBUD | SUMEDANGKAB.GO.ID | UINSGD.AC.ID
Pilihan editor: Puting Beliung Dahsyat, Cerita Penjabat Gubernur Jawa Barat Lihat Atap Rumah Melayang
