Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lokasi Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Kerap Jadi Pusat Unjuk Rasa, Begini Sejarah Pendiriannya

image-gnews
Pendukung Prabowo-Gibran dan para pendukung Anies-Muhaimin terlibat bentrokan saat menggelar aksi di area Patung Kuda, Jakarta, 19 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pendukung Prabowo-Gibran dan para pendukung Anies-Muhaimin terlibat bentrokan saat menggelar aksi di area Patung Kuda, Jakarta, 19 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di patung kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat untuk menuntut Mahkamah Konstitusi (MK). Massa yang berunjuk rasa datang dari dua kubu, kubu pendukung 01 dan kubu pendukung 02. 

Massa aksi pendukung pasangan nomor urut 01, Anies-Muhaimin bergerak untuk berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda Gambir pada Selasa, 16 April, menuntut MK memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Demo kali ini dilakukan oleh sejumlah massa yang tergabung dalam Aksi 164 dan mereka mengatakan telah berkoordinasi dengan Timnas AMIN. 

Lewat Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Zuhad Aji menyampaikan bahwa jajaran pimpinan Timnas AMIN juga akan datang, juga mereka telah mengundang TPN Ganjar-Mahfud Md untuk ikut serta memberikan orasi. 

Aji menjelaskan tujuan aksi ini sebagai respon terhadap kecurangan yang terjadi saat pemilu lalu bahwa mereka juga akan mengawal sidang sengketa ini agar MK transparan memutuskan hasil perkara nanti. 

"Aksi ini untuk memberikan dukungan kepada majelis hakim dalam memberikan putusan yang adil. Kami memberikan support dan doa agar hakim berani dan bernyali,” kata dia.

Sedangkan kubu pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dari sejumlah ormas di antaranya ada Aliansi Mahasiswa Jabodetabek, Aliansi Pemuda Pengawal Suara Rakyat, Masyarakat Peduli Demokrasi, Aliansi masyarakat Peduli Indonesia, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, dan Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi.

Mereka mendatangi Patung Kuda pada Jumat, 19 April lalu untuk menuntut MK menolak pengajuan permohonan sengketa pemilu oleh kubu Anis-Amin dan Ganjar-Mahfud. Mereka mengharapkan agar MK dapat memutuskan hasil perkara tanpa intervensi dari berbagai pihak.

Profil Patung Kuda Arjuna Wijaya

Patung Arjuna Wijaya terletak di Jalur Hijau- Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Mengutip artikel dari Galeri Nasional Indonesia, patung bersejarah ini dirancang oleh seniman ternama I Nyoman Nuarta yang diberi judul “Patung Arjuna Wijaya”. Patung ini dibuat menggunakan bahan tembaga dengan proses pengerjaan dicor dan diresmikan pada 1987. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Monumen ini lebih dikenal sebagai patung yang merekam potongan adegan dalam kisah Mahabharata. Monumen ini terinspirasi dari perang Bharatayudha dalam kisah Mahabharata. Perang yang terjadi antara pandawa dan kurawa.

Dalam monumen ini digambarkan kubu pandawa, yaitu tampilan Arjuna yang sedang menggenggam busur panah dan Batara Kresna yang menjadi lawannya sedang menaiki kereta perang berkepala garuda yang ditarik delapan ekor kuda (melambangkan delapan filsafat kepemimpinan “Asta Brata”). Sedangkan kubu Kurawa ada Adipati Karna yang mereka digambarkan dalam situasi saling melawan. Makna "Arjuna Wijaya" sendiri berarti "kemenangan Arjuna" yang menggambarkan kemenangan dalam perang melawan kebatilan.

Penggagas berdirinya patung ini sebenarnya adalah Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden kedua RI ini sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Turki tahun 1987. Selama perjalanan melewati jalan-jalan protokolnya di negeri asal kebab itu, Presiden Soeharto memperhatikan banyaknya monumen patung yang terinspirasi dari kisah-kisah masa lalu Turki.

Soeharto kemudian menyadari absennya monumen nasional berupa patung di sepanjang jalan protokol di Jakarta. Kemudian dirinya terbesit untuk membuat patung, namun dengan kisah kearifan lokal.

Akhirnya, dipilihlah kisah Mahabharata, lebih tepatnya perang Bharatayudha dan meminta seniman patung terkenal kala itu Nyoman Nuarta. Proses pembuatan patungnya dikerjakan oleh sekitar 40 orang seniman, pengerjaannya dilakukan di Bandung, Jawa Barat.

SAVINA RIZKY HAMIDA MAGANG PLUS | ADVIST KHOIRUNIKMAH | SAVERO ARITIA WIENANTO

Pilihan Editor: Patung Kuda Arjuna Wiwaha Sering Menjadi Titik Utama Aksi Unjuk Rasa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Guru Besar IPB Ungkap Sebab Industri Pesawat Terbang Tak Lanjut Berkembang di Indonesia

20 jam lalu

Acara bedah buku
Guru Besar IPB Ungkap Sebab Industri Pesawat Terbang Tak Lanjut Berkembang di Indonesia

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia.


Alasan Pakar Sebut PKB Bisa Manfaatkan Ajakan Dasco untuk Masuk Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (ketiga kanan) bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB bidang Ideologi dan Kaderisasi Hanif Dhakiri (ketiga kiri), Wakil Ketua Umum PKB bidang Kesra dan Perekonomian Ida Fauziyah (kedua kiri), Wakil Ketua Umum PKB Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaiddan (kiri), Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid (ketdua kanan) dan jajaran pengurus PKB dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Alasan Pakar Sebut PKB Bisa Manfaatkan Ajakan Dasco untuk Masuk Pemerintahan Prabowo

Pakar menilai, jika PKB masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, hal itu dapat mendekatkan partai kepada masyarakat.


Komentar PSI soal Permintaan PKS dan PPP Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Komentar PSI soal Permintaan PKS dan PPP Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

PSI mengomentari permintaan PKS dan PPP soal bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.


Rupiah Melemah Jadi Rp 16.250 per Dolar AS, Analis Ingatkan Prabowo-Gibran Hati-hati dengan Warisan Utang Jatuh Tempo

1 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Rupiah Melemah Jadi Rp 16.250 per Dolar AS, Analis Ingatkan Prabowo-Gibran Hati-hati dengan Warisan Utang Jatuh Tempo

Rupiah hari ini ditutup melemah 35 poin ke level Rp 16.250 per dolar AS. Analis mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran berhati-hati dengan utang.


Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Dimulai Hari Ini, Ada 2 Menu yang Disajikan

1 hari lalu

Salah seorang siswa SDN Tugu menyantap makanan dari pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di sekolah itu, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Solo Dimulai Hari Ini, Ada 2 Menu yang Disajikan

Uji coba makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah dimulai hari ini, Kamis, 24 Juli 2024, salah satunya di SDN Tugu. Ada dua menu yang disajikan.


Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

2 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

2 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

Andi Arief menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya.


Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

3 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

3 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).


Massa Demo 10 Tahun Jokowi dari BEM SI Bubar, Polisi Bersihkan Patung Kuda

4 hari lalu

Personel gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI usai demonstrasi kritik 10 tahun pemerintahan Jokowi di area samping Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Massa Demo 10 Tahun Jokowi dari BEM SI Bubar, Polisi Bersihkan Patung Kuda

Massa dari BEM SI menggelar demo di Patung Kuda Monas mengkritik kebijakan Presiden Jokowi selama 10 tahun berkuasa.