Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menelusuri Kronik Kota Sukabumi Sedari Era Hindia Belanda

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Deretan rumah di sekitar Stasiun Batu Tulis, Kota Bogor, yang akan terdampak pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi, Jumat 8 November 2019. TEMPO/M.A MURTADHO
Deretan rumah di sekitar Stasiun Batu Tulis, Kota Bogor, yang akan terdampak pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi, Jumat 8 November 2019. TEMPO/M.A MURTADHO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Sukabumi adalah kota transit antara Bandung-Jakarta yang sejuk dan nyaman untuk disinggahi. Kota ini terletak di bagian selatan Jawa Barat, Berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut.

Meskipun berada di kaki gunung, letak Kota Sukabumi cukup strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara Jakarta. 

Pada awalnya Kota Sukabumi merupakan pemukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintahan District Goenoeng Parang, Onderafdeeling Tjiheulang. Afdeeling Tjiandjoer, Residentie Preanger. (Regeerings Almanaks tahun 1872).

Dalam tata pemerintahan Hindia Belanda, Sukabumi pada tahun 1913 masih disebut sebagai ”hoofdplaats van het district Goenoeng Parang”. (Encyclopaedie van Nederlandsch Indie (ENI), hlm. 814 dan 815) Tahun 1914, nama Gunung Parang mendapat sebutan ganda.

Selain disebut Gunung Parang disebut pula Sukabumi. Hal ini terjadi ketika Gunung Parang berkembang menjadi pemukiman berpenghuni pengusaha perkebunan berkebangsaan Belanda dan Cina (Mukhtar 2013:18). Status district (kewedanaan) Gunung Parang kemudian berubah menjadi Onderafdeeling Soekaboemi (Kecamatan Sukabumi), Afdeeling RegentschappenTjiandjoer, Residentie Preanger, dengan luas wilayah sekitar 225 km2

Pada tahun 1914 Pemerintah Hindia Belanda mengubah Onderafdeeling Soekaboemi menjadi Gemeente Soekaboemi (Kota Sukabumi) dengan status Burgerlijkbestuur (pemerintahan sipil yang otonom atau kota swapraja). Dipimpin oleh seorang Burgemeester (Walikota). Selama 12 tahun pemerintahan belum berjalan karena belum ada pejabat yang diangkat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada bulan Oktober 1926 Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Mr. G.F. Rambonnet sebagai Eerste Burgemeester Soekaboemi, merangkap Sekretaris kota dengan 10 orang Anggota Dewan Kota. Sesuai undang-undang, tiga orang di antaranya adalah warga setempat dan satu orang warga keturunan Cina, yaitu: Raden Djajakoesoemah, Raden Sadeli, Raden Demang Karnabrata, dan Oeij Djin Tjiang. G.F. Rambonnet menduduki jabatan walikota sampai dengan tahun 1934.

Dalam Regeerings Almanak dari tahun 1934 sampai dengan tahun 1940 tidak ditemui catatan mengenai siapa yang menggantikan Mr. Rambonnet sebagai walikota. Namun demikian, dalam buku saku terbitan Bappeda Sukabumi tahun 1981 disebutkan pengganti Rambonnet secara berturut-turut sampai tahun 1942 adalah Ouwenkerk (1935-1939), A .L.A. van Unen (1940-1941), dan terakhir W.J. Ph. Van Waning (1942). Perkembangan kota dan struktur pemerintahan Sukabumi berjalan demikian cepat melampaui Cianjur yang sebelumnya berada di depan.

Pada tahun 1929, struktur tata pemerintahan Hindia Belanda untuk wilayah yang menjadi Jawa Barat berubah. Kata Preanger berganti Priangan. Residenschap Priangan dibagi menjadi tiga afdeeling ; Afdeeling West-Priangan dengan Sukabumi sebagai hoofdplaats (Ibukota), Midden-Priangan dengan ibukota Bandung, dan Oost-Priangan dengan ibukota Tasikmalaya.

Dengan demikian Sukabumi (dan Cianjur) tergabung dalam Afdeeling West-Priangan van de Provincie West-Java, dengan Hoofdafdeeling Mr. A.A. de Waas. Setelah Indonesia merdeka, berturut-turut terjadi perubahan nama dari Gemeente Soeka Boemi (1914-1942) menjadi Soekaboemi Shi (1942-11945), Kota Kecil Sukabumi (Undang-undang 
No. 17 Tahun 1950), Kota Praja Sukabumi (UU No. 1 Tahun 1957), Kotamadya Sukabumi (UU No. 18 Tahun 1965), Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (UU No. 5 Tahun 1974) dan akhirnya melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999, UU No 32 Tahun 2003 hingga sekarang menjadi Kota Sukabumi

DIMAS KUSWANTORO | SETIA NUGRAHA | MEDIA.NELITI
Pilihan editor: Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali Jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Punya Data Rekening Pengepul, Begini Cara PPATK Bongkar Transaksi Judi Online

44 menit lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Punya Data Rekening Pengepul, Begini Cara PPATK Bongkar Transaksi Judi Online

PPATK mengungkapkan cara lembaganya untuk mengendus transaksi judi online.


PPATK: Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Jumlah Anak Terbanyak yang Bermain Judi Online

16 jam lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK: Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Jumlah Anak Terbanyak yang Bermain Judi Online

PPATK mencatat Jawa Barat jadi provinsi dengan jumlah anak terbanyak yang main judi online.


Kementan, FAO dan USAID Memulai Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi

1 hari lalu

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan FAO dan USAID mengumumkan dimulainya program penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 25 Juli 2024. Sumber: dokumen FAO
Kementan, FAO dan USAID Memulai Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi

Program penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi ditujukan untuk meningkatkan praktik manajemen kesehatan hewan dan manusia


KPU Jawa Barat Catat Pemilih Baru 1,29 Juta Orang

1 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
KPU Jawa Barat Catat Pemilih Baru 1,29 Juta Orang

KPU Jawa Barat menuntaskan pencocokan dan penelitian (coklit) data yang dilakukan seluruh panitia pemutakhiran data pemilih.


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

2 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan


Menteri Yasonna Serahkan 35 Sertifikat KIK dari Upacara Adat hingga IG Kopi Robusta Sanggabuana Jawa Barat

3 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menyerahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Indikasi Geografis  (IG) kepada masyarakat  Jawa Barat di Bandung, Selasa 23 Juli 2024. FOTO: dokumen Humas Kemenkumham
Menteri Yasonna Serahkan 35 Sertifikat KIK dari Upacara Adat hingga IG Kopi Robusta Sanggabuana Jawa Barat

Yasonna H. Laoly menyerahkan 35 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat.


Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana

3 hari lalu

Menkumham Yasonna H. Laoly.  TEMPO/Subekti.
Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana

Dengan pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional ini, Yasonna Laoly mengatakan negara menghemat biaya makan Anak Binaan sebesar Rp 826.710.000.


Mahasiswi Desain Telkom University Juara di India di Top 3 Tekno

5 hari lalu

Telkom University. telkomuniversity.ac.id
Mahasiswi Desain Telkom University Juara di India di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno, Senin pagi 22 Juli 2024, diawali dari berita prestasi mahasiswi Telkom University yang menyabet juara Asia Young Designer Awards 2024.


BMKG Prediksi Jawa Barat Tanpa Hujan Lebat Sepekan Mendatang

5 hari lalu

Ilustrasi hujan. Pixabay
BMKG Prediksi Jawa Barat Tanpa Hujan Lebat Sepekan Mendatang

Menurut prakiraan BMKG Jawa Barat, masih ada potensi hujan ringan pada kurun 22-28 Juli 2024 di wilayah tersebut.


Pemerintah Kota Sukabumi Ajukan Tiga Bangunan Masuk dalam Cagar Budaya

6 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menandatangani berita acara pelantikan enam penjabat Walikota dan Bupati di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, 20 September 2023. Enam kepala daerah sisa masa jabatan 2023-2024 yang dilantik adalah Pj Walikota Bekasi Gani Muhammad, Pj Walikota Sukabumi Kusmana Hartadji, Pj Walikota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif, Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman, dan Pj Bupati Purwakarta Benny Irwan. TEMPO/Prima Mulia
Pemerintah Kota Sukabumi Ajukan Tiga Bangunan Masuk dalam Cagar Budaya

Tiga bangunan tersebut memiliki berbagai sejarah yang berkaitan erat tentang perjuangan dan terbentuknya Kota Sukabumi dan berusia di atas 50 tahun