Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Saber Pungli Yogya Mulai Pantau, Begini Tarif Resmi Parkir dan Tips Hindari Jebakan

image-gnews
Tim Saber Pungli Yogyakarta mulai memantau aktivitas parkir di sejumlah titik jelang libur Nataru Kamis petang (21/12). Dok.istimewa.
Tim Saber Pungli Yogyakarta mulai memantau aktivitas parkir di sejumlah titik jelang libur Nataru Kamis petang (21/12). Dok.istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Petugas gabungan dalam Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Yogyakarta mulai bergerak menyisir situasi aktivitas perparkiran di sejumlah titik menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Kamis petang, 21 Desember 2023. Tim yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Inspektorat Kota Yogya, serta unsur TNI dan Polri itu melakukan pengecekan parkir di kawasan Tugu, Malioboro, Keraton atau dikenal dengan kawasan Gumaton.

Pantauan untuk Antisipasi Parkir Nuthuk dan Tarif Parkir Resmi

"Penyisiran dan pengecekan ini lebih untuk melihat situasi dan mengantisipasi adanya praktik parkir nuthuk atau penerapan tarif parkir di atas ketentuan," kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya, Imanudin Aziz. Dalam pengecekan itu tim juga memantau bagaimana proses para juru parkir (jukir) melakukan pelayanan kepada wisatawan.

Azis mengatakan dari hasil pemantauan sementara sebagian besar aktivitas parkir di sepanjang Gumaton masih sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogya Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. "Sejauh ini aktivitas perparkiran masih sesuai ketentuan, baik dari tarif maupun surat izinnya, para jukir juga mengenakan seragam resmi dari Pemkot Yogya," kata dia 

Dari perda tersebut dijelaskan tarif Tempat Khusus Parkir (TKP) milik pemerintah menerapkan tarif progresif yakni Rp 50.000 untuk bus sedang dan Rp 75.000 untuk bus besar selama tiga jam pertama.
Kemudian Rp 5.000 untuk dua jam pertama bagi kendaraan pribadi, lalu Rp 2.500 per jam berikutnya. Sementara untuk motor dikenai biaya Rp2.000 untuk dua jam pertama, lalu Rp 1.500 per jam. 

"Tarif di kawasan 1 atau premium, termasuk di seputaran Malioboro ini progresif. Jadi, kalau mobil parkir disini 4 jam, tarifnya sekitar Rp 10.000, karena setelah 2 jam pertama dikenai tarif Rp 2.500 per jam," kata Azis.

Langgar Aturan, Izin Jukir Dicabut

Pihaknya menegaskan bila para juru parkir melanggar aturan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran akan langsung dilakukan evaluasi dan pencabutan surat izinnya. "Kami siap memberikan sanksi, jukir tersebut kita panggil dan izin kita cabut," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kesempatan tersebut ia mengimbau kepada para wisatawan agar memilih lokasi parkir yang telah memiliki izin. Ia menjelaskan untuk mengetahui bahwa lokasi parkir tersebut telah memiliki izin dapat dilihat dari adanya rambu parkir P berwarna biru dan adanya papan tarif parkir.

"Mudah sekali untuk masyarakat mengetahui parkir di tempat yang sudah berizin. Ciri-cirinya di tepi jalan umum ditandai dengan rambu parkir P warna biru dan papan tarif parkir yang ada," ujarnya.

Ciri lainnya adalah para jukir menggunakan karcis yang ada kop Pemkot Yogya. Dalam karcis tersebut juga tertera nomor perda perparkiran termasuk tarifnya.

"Wisatawan juga harus lebih jeli dalam memilih lokasi parkir. Kalau ciri-ciri itu tidak ditemukan, wisatawan agar tidak memilih lokasi tersebut untuk parkir," ucapnya. Ia menambahkan jika wisatawan menemukan praktik parkir yang melanggar aturan agar segera melaporkannya. "Wisatawan dapat melaporkannya pada nomor tim Satgas Saber Pungli yakni 08971724000," katanya.

Pilihan Editor: Libur Akhir Tahun, Tidak Perlu Bayar Parkir di Yogyakarta Jika Tak Dapat Karcis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

2 jam lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


Yogya Darurat Sampah, Idul Adha Diimbau Kubur Limbah Kurban dan Hindari Kantong Plastik

10 jam lalu

Tumpukam sampah di tengah pembatas jalan Affandi atau Gejayan Kota Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogya Darurat Sampah, Idul Adha Diimbau Kubur Limbah Kurban dan Hindari Kantong Plastik

Situasi darurat sampah belum sepenuhnya selesai di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY.


Idul Adha, Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi dan Sultan HB X Mulai Didistribusikan di Yogyakarta

12 jam lalu

Sapi bantuan Presiden Jokowi dan Gubernur serta Wakil Gubernur DIY mulai didistribusikan di Yogyakarta jelang Idul Adha. Dok.istimewa
Idul Adha, Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi dan Sultan HB X Mulai Didistribusikan di Yogyakarta

Sapi pemberian Presiden diserahkan untuk kurban di Masjid Al-Huda, Pringtali, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.


Proyek Beach Club Gunungkidul Ditentang, Pemda : Desain Wisata Yogya Junjung Budaya

20 jam lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Proyek Beach Club Gunungkidul Ditentang, Pemda : Desain Wisata Yogya Junjung Budaya

Walhi menilai rencana pembangunan beach club ini berpotensi merusak kawasan karst Gunungkidul.


Sopir Angkutan Barang Demo Keluhkan Banyaknya Pungli Oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi

22 jam lalu

Aksi demo sopir angkutan di kantor Dishub, Kota Bekasi, Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/ADI WARSONO
Sopir Angkutan Barang Demo Keluhkan Banyaknya Pungli Oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Ika berharap melalui aksi unjuk rasa ini bisa menjadi bahan untuk Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam membenahi pungli yang selama ini terjadi.


Alasan Koalisi Gunungkidul Melawan Proyek Resort dan Beach Club Raffi Ahmad Dkk

1 hari lalu

Lokasi proyek pembangunan resort dan beach club di kawasan bentang alam karst Gunungkidul dan Gunung Sewu, pada Jumat, 14 Juni 2024. Proyek ini diungkap oleh Raffi Ahmad di media sosial. Sumber: Koalisi Gunungkidul Melawan.
Alasan Koalisi Gunungkidul Melawan Proyek Resort dan Beach Club Raffi Ahmad Dkk

Koalisi Gunungkidul Melawan menyatakan masih menunggu realisasi dari janji Raffi Ahmad mundur dari proyek resort dan beach club Bekizart.


Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

1 hari lalu

Ilustrasi bus (Pixabay)
Sleman Larang Tiga Bus Study Tour Beroperasi karena Tak Laik Jalan

Tak hanya bus study tour yang jadi sasaran pemeriksaan kelayakan, jip wisata di lereng Merapi dan Tebing Breksi juga.


Raffi Ahmad Mundur Dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Ini Respons Pemda DIY

2 hari lalu

Raffi Ahmad di depan view Pantai Krakal, Yogyakarta untuk memulai bisnis barunya. Foto: Instagram.
Raffi Ahmad Mundur Dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Ini Respons Pemda DIY

Proyek resor dan beach club itu yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad itu digadang akan beroperasi 2025, tapi masih saat ini sebatas wacana.


Kembali Beroperasi, Apa yang Baru dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta?

4 hari lalu

Wajah baru Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta pascarevitalisasi selama tiga bulan. Dok. Istimewa
Kembali Beroperasi, Apa yang Baru dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta?

Museum Benteng Vredeburg tak lagi hanya pusat edukasi sejarah dan budaya, tapi juga sebagai ruang baru berkumpul anak muda dan keluarga.


JPPI Sebut Praktik Gratifikasi di PPDB akan Berlanjut jika Sistem Zonasi Tak Diubah

4 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Sebut Praktik Gratifikasi di PPDB akan Berlanjut jika Sistem Zonasi Tak Diubah

JPPI menilai kecurangan pada PPDB akan terus berulang di tahun-tahun berikutnya, lantaran tidak ada perubahan sistem sejak 2021.