Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wisatawan dapat Menikmati Transportasi Umum Gratis di Negara Eropa Ini

Reporter

Editor

Yunia Pratiwi

image-gnews
Luxemburg. Unsplash.com/Cedric Letsch
Luxemburg. Unsplash.com/Cedric Letsch
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat menyusun rencana perjalanan, Anda tentu tak lupa memasukkan anggaran untuk transportasi di kota atau negara tujuan. Tapi jika destinasi liburan berikutnya ke Luksemburg, tak perlu khawatir. Tranportasi di negara ini gratis bahkan untuk wisatawan.

Di Luksemburg, wisatawan dan penduduk bisa naik bus, kereta api, dan trem secara gratis. Sejak Februari 2020, negara terkecil ketujuh di Eropa ini menggratiskan transportasi umum. Kecuali perjalanan kelas satu yang masih harus dibayar.  Penumpang perlu membawa tanda pengenal untuk menunjukkan jika kondektur memintanya.

Wisatawan dapat melakukan perjalanan ke seluruh negeri, termasuk ke daerah pedesaan dan kota-kota perbatasan, melalui jaringan gratis.  Skema transportasi gratis Luksemburg didanai dari pendapatan pajak.  

François Bausch, wakil perdana menteri negara tersebut, mengatakan kebijakan ini menjunjung tinggi keadilan. “Mereka yang membayar sedikit pajak tidak membayar apa pun atau sangat sedikit dalam sistem ini, sistem ini benar-benar gratis.  Dan mereka yang membayar pajak lebih banyak, tentu saja, mereka mempunyai harga yang mungkin sedikit lebih tinggi," katanya. 

Mengurangi ketergantungan dengan mobil

Salah satu alasan skema ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada mobil. Pada tahun 2020, Luksemburg memiliki kepadatan mobil tertinggi di Uni Eropa dengan 696 kendaraan per 1.000 orang dibandingkan dengan rata-rata 560 kendaraan.

Akibatnya, negara kecil ini mengalami masalah lalu lintas yang sangat besar. Luksemburg merupakan salah satu negara dengan bahan bakar termurah di Eropa, sehingga mengemudi menjadi pilihan yang menarik bagi penduduknya.

Bahan bakar yang murah berarti menambah jumlah wisatawan. Bahkan melintasi perbatasan untuk mengisi bahan bakar mobil mereka, sehingga menciptakan kemacetan di jalan-jalan utama Luksemburg.

Kemacetan masih sama

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun perjalanan gratis, Luksemburg masih mengalami kesulitan dalam membujuk penduduknya untuk memilih kereta atau bus daripada mobil mereka. Menurut Bloomberg, kemacetan di jalan-jalan di Luksemburg pada Mei 2022 sebagian besar sama atau lebih tinggi dibandingkan Mei 2019, sebelum skema gratis dimulai.

Salah satu masalahnya adalah hampir 50 persen tenaga kerja Luksemburg tinggal di luar negeri karena tingginya biaya perumahan. Para pekerja ini masih harus membayar sebagian perjalanan mereka jika mereka menggunakan transportasi umum.

Namun bagi wisatawan, perjalanan gratis berarti tidak perlu mengeluarkan biaya sewa mobil di Luksemburg.  Tempat wisata unggulannya meliputi Kastil Vianden dan area pejalan kaki bersejarah di Le Chemin de la Corniche. Pencinta alam dapat berjalan-jalan di sepanjang Mullerthal Trail atau mengunjungi Jardin Des Papillons. 

EXPRESS UK

Pilihan editor: Negara Paling Gampang Mengeluarkan Visa Schengen untuk Liburan Keliling Eropa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Segini Harta Kekayaan Hakim MA yang Perintahkan Rumah Istri Rafael Alun Dikembalikan

1 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya saat mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Rafael menyatakan masih pikir-pikir soal kemungkinan mengajukan banding atas vonis 14 Tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dijatuhkan  Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepadanya. TEMPO/Imam Sukamto
Segini Harta Kekayaan Hakim MA yang Perintahkan Rumah Istri Rafael Alun Dikembalikan

Lewat putusan kasasi, hakim MA (Mahkamah Agung) memerintahkan harta istri Rafael Alun Trisambodo dikembalikan. Segini kekayaan hakim tersebut.


Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

1 hari lalu

Tangkapan layar produk roti Okko dari situ resmi www.rotiokko.com
Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

BPOM menyatakan pencabutan izin edar roti Okko bisa dibatalkan. Syaratnya, produsen dapat memperbaiki proses produksi sesuai standar yang berlaku.


Sandiaga Sebut Golden Visa untuk Menstimulus Investasi di IKN dan Tarik Wisatawan Mancanegara

2 hari lalu

Direktorat Jenderal Imigrasi  memberikan  pertama kali golden visa  kepada Samuel Altman, Chief Executive Officer (CEO) OpenAI, FOTO : istimewa
Sandiaga Sebut Golden Visa untuk Menstimulus Investasi di IKN dan Tarik Wisatawan Mancanegara

Sandiaga mengatakan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan golden visa.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

3 hari lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara

3 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Alih-alih Kerek Tarif Pajak, Ekonom Sarankan Ini untuk Genjot Penerimaan Negara

Kepala Ekonom BCA David Sumual berbicara tentang rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025. Menurut dia, tata kelola perpajakan harus dibereskan.


Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

4 hari lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. kemenparekraf.go.id
Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

Bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan diberikan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).


Tolak Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan Tahun Depan, Serikat Pekerja Angkutan: Tak Sebanding dengan Pendapatan Kami

4 hari lalu

Kepadatan kendaraan bermotor pada pagi hari di kawasan jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Dari besaran anggaran Rp6,9 triliun untuk penanganan kemacetan, sebanyak Rp4,9 triliun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang akan difokuskan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum. TEMPO/Tony Hartawan
Tolak Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan Tahun Depan, Serikat Pekerja Angkutan: Tak Sebanding dengan Pendapatan Kami

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir.


Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

4 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office masih dikaji.


KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

4 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Nurul Gufron menyatakan bahwa KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto
KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

KPK akan terlibat menangani potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.


Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024

Pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Targetkan akan rampung sebelum Oktober 2024.