Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

Reporter

image-gnews
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyerahkan laporan Komisi III terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyerahkan laporan Komisi III terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP resmi diundangkan menjadi Undang-undang di tengah banyaknya sorotan mengenai sejumlah pasal. Salah satu yang menjadi sorotan mengenai perzinaan yang dinilai akan mempengaruhi sektor pariwisata.

Pasal perzinaan

KUHP baru juga memuat mengenai pasal perzinaan. Namun ada yang berbeda dibandingkan dengan KUHP sebelumnya yang dibuat oleh Belanda.

Salah satunya terkait dengan perzinaan dan kohabitasi. "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru.

Ada juga pasal perzinaan yang memuat tentang seks di luar nikah.  "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 413 ayat 1.

Pasal itu dinilai dapat menjerat orang atau wisatawan asing yang bepergian atau menginap bersama tanpa memiliki hubungan perkawinan. Bepergian bersama antara dua orang yang tak terikat perkawinan bagi sebagian orang dinilai sebagai hak individu.

Dubes Amerika bersuara

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim menilai KUHP baru itu akan berdampak terhadap investasi di Indonesia. Kim merasa prihatin terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam RKUHP.

“Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui,” kata Kim dalam sambutannya pada acara 10th US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022,

Menurut Kim, adanya RKUHP justru dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. “Mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan yang menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia. Hasilnya dapat mengakibatkan berkurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan,” kata dia.

Respons Kemenkumham

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluruskan kekhawatiran Dubes AS Sung Kim yang menilai KUHP baru yang mengatur soal ranah privat bisa memicu investor lari. "Tidak benar jika dikatakan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP terkait ranah privat atau moralitas berpotensi membuat investor dan wisatawan asing lari dari Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Dhahana Putra, Selasa.

Dhahana menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal perzinaan itu juga bertujuan melindungi ruang privat masyarakat.

Wujud perlindungan dari ruang privat masyarakat tersebut adalah dengan diaturnya dua jenis delik itu sebagai delik aduan. Artinya, tidak pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari mereka yang berhak mengadu karena dirugikan secara langsung.

"Secara a contrario, pengaturan tersebut juga berarti menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri," kata Dhahana.

Adapun mereka yang berhak mengadukan ialah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Termasuk orang tua maupun anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Maka, menurut Dhahana, para investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia. Sebab, ruang privat masyarakat tetap dijamin undang-undang tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan.

RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. KUHP baru bakal resmi berlaku 3 tahun mendatang. Sejumlah elemen masyarakat sipil memberikan perhatian khusus atas pasal penghinaan presiden hingga peraturan ranah privat seperti kohabitasi atau seks di luar nikah.

DANIEL AHMAD | ANTARA

Baca juga: Dubes AS Sebut KUHP Bisa Hambat Investasi di RI, Ini Alasannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wisata Kapal Pesiar di Indonesia Berpotensi Tingkatkan Jumlah Turis ke Tanah Air

26 menit lalu

Kapal pesiar Resorts World One/Istimewa
Wisata Kapal Pesiar di Indonesia Berpotensi Tingkatkan Jumlah Turis ke Tanah Air

Kemenparekraf siap mendukung pengembangan wisata khusus kapal pesiar.


Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

2 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

Upaya "menyingkirkan" AKBP Rossa Purbo Bekti dari KPK sejak sita ponsel Hasto dalam kasus Harun Masiku. Ini sepak terjangnya di KPK.


Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?


Cemarkan Citra Pariwisata Malaysia di Depan Turis Asing, Sopir Taksi Online Diperiksa

4 hari lalu

Suasana di sekitar kuil Batu Caves di Batu Caves, Selangor, Malaysia, 11 Juli 2017. Kuil tempat umat Hindu beribadah ini menjadi objek wisata wajib bagi wisatawan yang mengunjungi ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. TEMPO/Charisma Adristy
Cemarkan Citra Pariwisata Malaysia di Depan Turis Asing, Sopir Taksi Online Diperiksa

Pengemudi taksi online itu menjemput seorang turis Inggris lalu bercerita tentang Malaysia yang menurut dia bukan tempat yang baik bagi turis asing.


Ancaman Hukum Pidana untuk Penelantaran dan Penyiksaan Hewan

5 hari lalu

Ilustrasi anjing mati. Sumber: Unsplash/asiaone.com
Ancaman Hukum Pidana untuk Penelantaran dan Penyiksaan Hewan

Pelaku penelantaran dan penyiksaan hewan dapat dijerat dengan hukum pidana. Apa saja sanksinya?


Thailand Batalkan Rencana Tagih Biaya Rp133 Ribu ke Wisatawan Asing

6 hari lalu

Phi Phi Islands di Phuket, Thailand (Pixabay)
Thailand Batalkan Rencana Tagih Biaya Rp133 Ribu ke Wisatawan Asing

Usulan biaya turis asing ini pertama kali diungkapkan pada Februari 2023, dananya untuk pengembangan pariwisata Thailand


Bos Rental Mobil Tewas di Pati Akibat Main Hakim Sendiri, Ini Ancaman Hukuman Bagi Para Pelakunya

6 hari lalu

Cuplikan video pembakaran mobil saat warga desa mengeroyok bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Istimewa
Bos Rental Mobil Tewas di Pati Akibat Main Hakim Sendiri, Ini Ancaman Hukuman Bagi Para Pelakunya

Burhanis, pengusaha rental mobil tewas di Pati karena amok massa main hakim sendiri. Apa ancaman hukuman bagi para pelakunya?


Wisatawan Australia Paling Banyak Mengeluarkan Uang untuk Hiburan Malam

10 hari lalu

Wisatawan mancanegara menikmati keindahan pura saat mengunjungi objek wisata Pura Taman Ayun, Badung, Bali, Senin, 18 Maret 2024. Pulau Bali kembali dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia dengan memperoleh predikat The Best Island dalam DestinAsian Readers' Choice Awards. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Wisatawan Australia Paling Banyak Mengeluarkan Uang untuk Hiburan Malam

Wisatawan Australia menghabiskan 19 persen dana liburan untuk hiburan malam, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 12 persen.


Alasan Maladewa Menolak Turis Israel yang Sumbang 11.000 Wisatawan pada 2023

10 hari lalu

Pantai di Maladewa (Pixabay)
Alasan Maladewa Menolak Turis Israel yang Sumbang 11.000 Wisatawan pada 2023

Tahun lalu, hampir 11.000 warga Israel mengunjungi Maladewa, setara dengan 0,6 persen dari total kunjungan internasional.


Ramai Kasus Emas Antam 109 Ton, Sebenarnya Emas Asli atau Palsu?

12 hari lalu

Petugas tengah menunjukkan contoh emas berukuran 1 kilogram di butik Galery24 Salemba, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau naik pada perdagangan hari ini menjelang rapat The Fed soal kebijakan suku bunga.  TEMPO/Tony Hartawan
Ramai Kasus Emas Antam 109 Ton, Sebenarnya Emas Asli atau Palsu?

Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan kasus 109 ton emas Antam. Apa kasusnya? Emas asli atau palsu?