TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti limbah Nate Maynard ingat persis ketika ia menyadari bahwa sampah hampir tidak mungkin ditemukan di ibu kota Taiwan, Taipei. Dia pertama kali datang ke Taiwan pada 2013, seperti ceritanya kepada BBC, untuk penelitian dari program master lingkungannya.
"Ketika saya tiba, hal yang paling jelas bagi saya adalah bahwa tidak hanya tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah juga."
Situasinya sangat berbeda 20 tahun sebelumnya. Taiwan disebut-sebut sebagai macan ekonomi Asia, bersama dengan Hong Kong, Singapura dan Korea Selatan. Tetapi harga kesuksesan ekonomi tinggi. Laporan berita arsip mengatakan bahwa pada tahun 1979, pemerintah daerah mengumpulkan 8.800 metrik ton sampah kota per hari.
Pada 1990, jumlah itu telah mencapai 18.800 ton. Pada tahun 1992, masih naik, pada 21.900 ton. Taiwan telah memperoleh julukan yang tidak menyenangkan: "pulau sampah".
Sebanyak 90 persen dari sampah dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pemerintah. Hampir semua tempat pembuangan akhir di pulau itu selalu penuh dengan limbah komersial dan industri.
Dalam satu contoh, pejabat dari bekas pinggiran kota Hsinchuang di Taipei - yang sekarang merupakan bagian dari Kota New Taipei - harus membuang 5.000 metrik ton sampah sekaligus ke tempat darurat, di dekat stasiun pompa air Hsinchuang, yang menyebabkan bau busuk. Situasinya sangat mengerikan, para pejabat khawatir bahwa kondisi sanitasi yang buruk akan menyebabkan wabah penyakit.
Masalah pulau itu tetap tidak terselesaikan tiga tahun kemudian. Dan pada saat itu, tempat pembuangan akhir di Taiwan - yang jumlahnya lebih dari 400 - telah mencapai kapasitas maksimal atau mendekati itu. Penduduk dari berbagai bagian pulau memprotes sampah, dan melihatnya sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi krisis.
Pada tahun 1996, penduduk di beberapa kota memblokir tempat pembuangan sampah atau mencegah pembangunan tempat pembuangan akhir.
Tahun itu, polisi anti huru hara harus dimobilisasi ketika lebih dari 100 warga mencoba menghalangi truk sampah menuju TPA Hsingchingpu di Taiwan selatan.
"Kenyataannya adalah, setelah darurat militer berakhir, orang-orang diizinkan untuk melakukan protes," kata Maynard, yang sekarang menjadi rekan peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi Chung-Hua yang berspesialisasi dalam ekonomi sirkular.
Suasana jalan lawas dengan toko-toko jadul di Pingxi Old Street, Distrik Pingxi, New Taipei City, Taiwan. Jalanan di Taipei tak memiliki tempat sampah. (travel.taipei)
Penduduk lelah berurusan dengan polusi udara dan air tanah yang timbul dari tempat pembuangan yang dirancang dengan buruk. Warga sangat marah karena pemerintah membangun TPA, bahkan setelah masa sewa tempat berakhir. Warga pun memutuskan mereka harus bertindak.
"Ada masalah sampah besar yang sedang menumpuk karena tidak ada cukup ruang TPA, jadi [pejabat] ingin membangun lebih banyak, tetapi orang-orang tidak senang tentang itu - dan mereka bisa protes," kata Maynard. Dan protes itu mendapat tanggapan dari pemerintah - tetapi bukan yang diinginkan pemrotes.
"Pemerintah merespons dengan membangun insinerator limbah, dan orang-orang memprotes lagi, karena mereka juga tidak menginginkan itu."
Undang-undang daur ulang dan pengurangan limbah menjadi prioritas, dan memperkenalkan skema tanggung jawab produsen. Perusahaan yang menghasilkan sampah harus membayar kepada pemerintah, dana tersebut digunakan untuk membangun pengelolaan limbah atau fasilitas daur ulang. Sekarang, tingkat daur ulang Taiwan adalah salah satu yang terbaik di dunia.
Ada program kedua, program yang pada akhirnya akan memicu hilangnya tempat sampah umum Taiwan. “Skema Pay-As-You-Throw, yang membuat orang membayar untuk limbah rumah tangga. Lalu, agar masyarakat tenang, Maynard mengatakan pemerintah Taiwan belajar mengenai penanganan sampah ke Jepang, Korea Selatan dan Eropa. Pemerintah berusaha mencari suatu kebijakan yang cocok untuk Taiwan.
Mereka juga mencari masukan dari warga. Salah satunya dari LSM, Homemakers United. LSM ini adalah kelompok perempuan yang bertemu secara informal untuk membahas masalah lingkungan di Taiwan.
Tak sekadar berdiskusi, mereka memutuskan untuk turun ke jalan, memanggil Badan Perlindungan Lingkungan untuk memulai sistem daur ulang. Kelompok itu ingin menunjukkan kepada para pejabat bahwa sangat memungkinkan mendaur ulang dan membuat kompos dari sampah kota Taiwan.
Para pejabat sejak itu memilih Serikat Pekerja Rumah sebagai katalis penting, untuk mengubah kebijakan pemerintah tentang limbah kota.
Pada akhirnya, legislator meletakkan dasar bagi sebuah program yang akan membersihkan wilayah tersebut dengan meloloskan Undang-Undang Pembuangan Sampah pada tahun 1998. Undang-undang ini menjadikan daur ulang dan pengurangan limbah menjadi prioritas, dan memperkenalkan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas.
Shu-Han Lu, yang bekerja di Administrasi Olahraga Pemerintah Taiwan, ingat ketika sebagian besar tempat sampah kota diambil. "Pemerintah benar-benar tidak memberi kami banyak pemberitahuan sebelumnya, tetapi kami tidak benar-benar membutuhkannya, karena pada saat pemerintah kota mengambil sampah, kami tahu persis untuk apa tempat sampah di pinggir jalan."
“Semakin sedikit tempat sampah di sekitar dan menunggu truk sampah memaksa Anda untuk mempertimbangkan sampah. Anda tidak bisa memasukkan semua itu ke tempat sampah dan melupakannya. Dan jika Anda berpikir tentang pemborosan, Anda akan mengubah kebiasaan dengan tidak akan membeli barang-barang yang tidak dapat didaur ulang," ujar Lu.
Fasilitas umum seperti halte bus di Taipei tak memiliki tempat sampah. Foto: @couplegoaround
Lu setuju, menyingkirkan tempat sampah, menjadi pengingat bagi orang-orang yang membuang sampah rumah tangga mereka. “Itu juga memberi kami kesempatan untuk memikirkan berapa banyak sampah yang kami hasilkan. Di perjalanan karena kami harus menahan sampah kami, sampai kami melihat tempat sampah, atau ketika kami sampai di rumah,” katanya.
