Jokowi Ingin Rest Area Jadi Etalase Wisata Kuliner Tradisional

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rest Area KM 166 Cipali Jawa Barat memiliki fasilitas yang memadai

    Rest Area KM 166 Cipali Jawa Barat memiliki fasilitas yang memadai

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin agar rest area di jalan tol menjadi etalase wisata kuliner tradisional Indonesia. Saat membuka rapat terbatas bertema Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2020, Jokowi mencontohkan bagaimana supaya usaha warung kopi lokal ada di rest area.

    "Kalau bangun rest area, itu nanti jalan tol dari Lampung sampai ke Aceh ada berapa rest area? Pasang brand-brand lokal kita," ujar Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. "Rest area yang belum jadi di tol di Jawa juga sama. Tolong diisi oleh UMKM kita."

    Presiden Jokowi menyodorkan gagasan itu kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumad. "Isi sentra-sentra ekonomi di kawasan infrastruktur baru yang telah dibangun, misalnya rest area jalan tol," kata Jokowi.

    Joko Widodo mengunjungi Kedai Kopi Arabika, Jalan Sultan Hasanuddin, Dumai, untuk menikmati kopi bersama kalangan milenial, 26 Maret 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Jokowi lantas bertanya kepada Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menangah (UMKM), Teten Masduki, mengenai warung kopi asli Indonesia yang berkualitas. "Ada Anomali, Monolog, Ada banyak Pak. Lebih enak," jawab Teten Masduki seraya membandingkan warung kopi lokal dengan kedai kopi asing.

    Kuliner asli Indonesia berupa ayam goreng dan makanan tradisional lainnya juga memiliki cita rasa yang tak kalah nikmat. Pada kesampatan itu, Presiden Jokowi juga meminta produk UMKM siap untuk dipasarkan di lima destinasi wisata Bali Baru. Lima Bali Baru itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara; Borobudur di Jawa Tengah; Mandalika di Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur; dan Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.