TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan akses bebas visa kepada empat negara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan presiden bebas visa untuk empat negara itu.
"Kami memperluas bebas visa dalam rangka melakukan promosi dan kehadiran turis," ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2015. Empat negara itu adalah Cina, Korea, Jepang, dan Rusia. Keempatnya akan menambah daftar negara bebas visa yang saat ini mencapai 15 negara.
Dengan pemberian bebas visa ini, Sofyan menuturkan 19 negara tersebut telah meng-cover 85 persen turis yang datang ke Indonesia. Pemerintah juga terus melakukan studi lagi untuk menambah penerimaan negara, agar kedatangan turis dapat menjadi salah satu sumber penambahan devisa.
Pemberian akses bebas visa ini adalah salah satu rencana kebijakan pemerintah memperbaiki struktur ekonomi (structural adjustment), selain memberikan tax insentif, perlindungan industri dalam negeri terhadap praktek anti-dumping.
"Ini kebijakan dalam rangka lebih lanjut dari reformasi struktural supaya ekonomi kita lebih atraktif," ucapnya. "Hari Senin di-work out dalam rapat kabinet untuk membereskan aturannya. Keputusan presiden dan aturan lain harus segera disiapkan agar Senin bisa diputuskan bisa diefektifkan.
ALI HIDAYAT
Berita terkait
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
1 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
1 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
4 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
5 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
5 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
6 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
7 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
7 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
8 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
8 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya