TEMPO.CO, Mataram - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata DPRD Nusa Tenggara Barat Misbach Mulyadi menyatakan kecewanya terhadap Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang dipercaya pemerintah Indonesia untuk menangani pembangunan Mandalika Resort di pantai selatan Lombok Tengah.
Kekecewaannya itu disampaikan menjelang rapat terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama 18 menteri yang membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Rapat itu digelar di Mataram usai salat Jumat, 18 Mei 2012.
“Ada dua persyaratan yang belum bisa ditangani BTDC,” ujar Misbach sewaktu memberikan keterangan pers di kawasan wisata Gili Trawangan, Kamis malam, 17 Mei 2012. Pertama masalah studi amdal, termasuk studi tsunami yang menjadi keharusan. Kedua, molornya pengerjaan resor.
Padahal, ujar Misbach, calon investor sudah melakukan penandatanganan kesepahaman. Sewaktu meresmikan ground breaking Mandalika Resort, 21 Oktober 2011, Presiden juga meminta agar tidak hanya seremonial. “Kenyataannya BTDC tidak siap,” ucapnya.
Mandalika Resort memiliki panjang pantai 7,5 kilometer. Letaknya menghadap Samudra Indonesia. Mandalika Resort berjarak hanya 16 kilometer dari Bandara Internasional Lombok, 55 kilometer dari Pelabuhan Lembar, dan 40 kilometer dari Kota Mataram. Untuk Mandalika Resort ini lahan yang dibebaskan seluas 1.175 hektare.
BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola kawasan tersebut adalah PT Pengembangan Pariwisata Bali atau dikenal sebagai Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Ground breaking proyek Mandalika Resort di Lombok Tengah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 21 Oktober 2011. BTDC akan melakukan investasi senilai US$ 250 juta dan bekerja sama dengan swasta hingga mencapai investasi US$ 3 miliar.
Direktur Utama BTDC, Ida Bagus Wirajaya, sebelumnya menyebutkan pihaknya secara bertahap akan membangun kawasan Mandalika ini dalam waktu sekitar 10 tahun. BTDC menggunakan dana Rp 2,2 triliun untuk menyiapkan infrastruktur. “Kami akan mendapatkan dananya dari obligasi atau pinjamannya,’’ katanya.
SUPRIYANTHO KHAFID
Berita terkait
Iuran Wisata untuk Siapa
9 jam lalu
Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?
Baca SelengkapnyaTerkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina
3 hari lalu
BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
4 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
4 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaIuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang
5 hari lalu
Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.
Baca SelengkapnyaTolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang
5 hari lalu
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaAkan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga
6 hari lalu
Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.
Baca SelengkapnyaOvertourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata
7 hari lalu
Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.
Baca SelengkapnyaReza Permadi Hadirkan Alat untuk Data Pengunjung Desa Wisata di 14th SIA 2023
12 hari lalu
Keunggulan AVMS adalah ia mudah digunakan oleh pengelola destinasi wisata atau desa wisata
Baca SelengkapnyaViral WNI Rusak Pohon Sakura di Jepang, Kemenparekraf Ingatkan Wisatawan Harus Bertanggung Jawab
12 hari lalu
Kemenparekraf angkat bicara soal video viral perusakan pohon sakura oleh WNI.
Baca Selengkapnya