TEMPO.CO, Yogyakarta - Seperti daerah lainnya, bulan November 2024 mendatang, Yogyakarta bakal turut menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Kalangan pelaku wisata di Yogyakarta pun belakangan ramai menyoroti sejumlah kegamangan yang selama ini menjadi ganjalan terkait daerah berjuluk Kota Wisata itu.

Salah satunya dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau GIPI DIY. "Sebagai lokomotif perekonomian, industri pariwisata di Yogyakarta saat ini sebenarnya bukan dalam keadaan baik-baik saja," kata Ketua GIPI DIY, Bobby Ardiyanto, di sela forum Rembug Warga Jogja, Selasa, 4 Juni 2024.

Kehilangan momentum pasca Covid-19

Bobby mengatakan, meski pemerintah daerah juga pusat mengklaim Yogyakarta sebagai provinsi paling cepat bangkit dan pulih pasca dihajar pandemi Covid-19 lalu, namun ada fakta yang tak bisa diabaikan terkait kondisi pariwisata. "Momentum pasca Covid-19 tersebut tidak dimanfaatkan pemerintah untuk merawat dan mengembangkan potensi industri pariwisata," ujar dia.

Kehilangan momentum saat pariwisata bangkit itu, kata Bobby, salah satunya dapat dilihat dari minimnya belanja paket wisata Yogyakarta yang ditawarkan di berbagai forum. Salah satunya forum Travel Exchange atau TRAVEX yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN.

"Dalam ajang Travex pasca Covid-19 itu pernah tercatat ada transaksi belanja wisata Rp 800 miliar, namun paket wisata yang dibeli bukan Yogyakarta melainkan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya," kata dia. "Produk (paket wisata) Yogya ternyata tidak menarik bagi buyer, namun hal seperti ini tidak pernah dibahas, padahal seharusnya pemerintah ikut bertanggungjawab menemukan penyebabnya."

Tak tuntasnya persoalan itu ditambah situasi potensi wisatawan yang berpaling mencari alternatif destinasi lain. Terutama saat momen momen libur panjang dan hari raya keagamaan. "Misalnya okupansi hotel yang drop saat libur lebaran tahun ini, yang tak sesuai ekspektasi (tercapai 90 persen lebih)," ujar dia.

Menurut Bobby, kalangan pelaku wisata sudah kerap mengingatkan hal ini. Saat industri wisata Kota Yogyakarta seolah bergerak sendiri, bersaing dengan pertumbuhan pariwisata di empat kabupaten di DIY.

"Pariwisata jadi ajang saling menjatuhkan antar daerah, saling berebut pasar, main sendiri sendiri tanpa kerjasama, sampai grafik wisata semakin turun," kata dia.

Tanpa adanya kerjasama antara Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten DIY lain, GIPI DIY khawatir sektor wisata Yogyakarta hanya tinggal menunggu waktu. "Apalagi setelah antara daerah terkoneksi tol yang melintasi Yogya, kalau masih jalan sendiri sendiri bakal habis kita (industri wisata di Yogya)," kata dia.

Kerja sama dengan kawasan penyangga

Bobby mendesak, siapapun kepala daerah terpilih di Yogyakarta, baik kota maupun kabupaten, bisa saling bekerja sama menjaga iklim wisata. Selain itu, tidak menlanjutkan ego sektoral yang berpotensi mematikan pariwisata yang cakupannya luas.

"Yogya tidak akan pernah bisa hidup sendiri, apalagi wisatawan mancanegara tidak bisa lepas dari Candi Borobudur (di Magelang) yang menjadi anchor," kata dia. "Jadi (Borobudur) sebagai anchor itu mustinya bisa mendorong wisatawan manca tak hanya mengunjungj Jawa Tengah, tapi juga ke Yogyakarta."

Dia menambahkan pemerintah daerah harus bekerjasama membangun kawasan penyangga, Yogya-Solo -Semarang untuk menjaring wisatawan mancanegara. Seperti Bali yang berkolaborasi dengan NTT dan NTB, sehingga kunjungan tetap tinggi.

Sementara itu, salah satu pendiri wahana wisata populer di Yogya, HeHa Ocean View, Herry Zudianto menuturkan, satu faktor penghambat wisata berkembang di suatu daerah diduga karena politik anggaran yang dijelankan pemerintah daerah.

"Misalnya pajak yang dibayarkan pelaku wisata ke pemerintah tiap tahun miliaran rupiah, tapi anggaran untuk promosi yang dikeluarkan hanya puluhan juta, ini politik anggaranya," kata dia.

Padahal, kata Herry, promosi sangat berpengaruh pada kemanjuan wisata daerah itu. DIa juga berahap siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah di Yogya benar benar bisa memberikan pelayanan nyata masyarakat, termasuk pelaku wisata.

"Pejabat publik itu pelayan bukan penguasa, bukan berbuat untuk kekuasaan, tapi melayani. Yogya harus tetap nyaman dihuni, ekonomi menggerakan masyarakat, kesenjangan tidak tinggi," kata dia.

Adapun Wakil Ketua Umum Kantor Dagang Indonesia atau Kadin DIY, Wawan Harmawan, menuturkan 90 persen lebih UMKM di Yogyakarta mengandalkan pariwisata. Namun tanpa campur tangan pemerintah, UMKM itu dinilai tak bisa mendapatkan keuntungan dari tingginya kunjungan wisata.

"Misalnya Kotagede yang pusat perajin perak, sekarang kondisinya sayup sayup, ini juga tugas pemerintah membantu membangkitkan potensi itu kembali. Pemimpin di Yogya harus mau jadi seperti sales yang mempromosikan produk UMKM - nya, langkahnya harus konkret," kata dia.

Pilihan editor: Yogyakarta Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Parade Budaya dan Pembagian Seribu Bendera