TEMPO.CO, Yogyakarta - Tumpukan sampah di beberapa tepi jalan protokol masih terlihat di Kota Yogyakarta hingga akhir Agustus 2023 ini. Darurat sampah di Yogyakarta itu sudah terjadi sejak 23 Juli silam, setelah Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Regional Piyungan ditutup karena overload hingga 5 September 2023 mendatang.

Pemerintah Kota Yogyakarta pun menindak tegas para pembuang sampah sembarangan yang terpergok berulang kali melakukan perbuatan itu. Aksi buang sampah sembarangan itu membuat sudut-sudut jalan Yogya yang menyandang predikat Kota Wisata tampak kotor dengan sampah.

170 Warga Diminta Buat Surat Pernyataan

"Minggu kemarin, kami menerima laporan ada sekitar 170-an warga mendapatkan pembinaan nonyustisi dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo, Senin, 28 Agustus 2023.

Dari hasil penindakan yustisi melalui pengadilan itu ada sejumlah warga yang diputuskan mendapat sanksi denda sekitar Rp 540 ribu. Jika mengacu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi maksimal pelanggaran ini berupa tiga bulan kurungan penjara dan denda paling tinggi Rp 50 juta.

Singgih menuturkan, aksi buang sampah sembarangan ini seharusnya tak perlu terjadi. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah menerapkan waktu operasional depo-depo sampah lebih panjang sejak pekan lalu, yakni mulai pukul 06.00 hingga 13.00 WIB.

"Perpanjangan operasional sampah itu harapannya tidak ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan dan tidak perlu adanya tindakan yustisi,” kata dia.

Perpanjangan jam operasional depo sampah ini dilakukan untuk memindahkan sampah dari yang dibuang di pinggir jalan ke depo-depo. Selama ini jumlah sampah yang disisir dari jalanan Yogya atau tempat yang tidak seharusnya ada sekitar 15 ton per hari.

Masyarakat Diimbau Tidak Bakar Sampah

Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat tidak membakar sampah meskipun kualitas udara di Kota Yogyakarta masih relatif baik. “Membakar sampah akan memicu polusi udara dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di musim kemarau ini," kata dia.

Sebaliknya, masyarakat juga wisatawan diminta untuk melakukan pengolahan sampah dari rumah masing-masing. Sehingga hanya tersisa sampah residu yang dibuang ke depo sampah.
"Kami telah membuka 14 depo sampah yang siap menerima sampah yang telah terpilah, yaitu hanya sampah residu,” kata Singgih.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta membantah jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta belakangan turun akibat situasi darurat sampah itu. "Kami sudah memantau dan mengkonfirmasi setiap ada kegiatan di hotel, okupansi masih sangat bagus, kami kira soal sampah ini tidak mempengaruhi secara langsung sektor pariwisata," kata dia.

Meski tak ada pengaruh langsung soal sampah ke kunjungan wisata, Pemerintah Kota Yogya menegaskan agar para pelaku dan pengelola wisata juga membantu pemerintah dalam pengurangan sampah. Misalnya dengan sosialisasi pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai. "Kami sudah tanda tangan surat edaran, untuk melakukan pengurangan kemasan sekali pakai, batasi kantong plastik," kata dia.

Keluhan soal sampah dari kalangan wisatawan sempat diungkap Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terutama dari turis mancanegara yang hobi jalan kaki menyusuri jalan jalan di Kota Yogyakarta. "Turis asing yang ke Yogyakarta kan biasanya suka jalan kaki, mereka merasa terganggu saat ada lalat di sampah yang berapa hari tidak diambil," ujar Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono.

Pilihan Editor: Yogya Darurat Sampah, Taman Pintar Sediakan Zona Gratis Belajar Olah Sampah