Tenun Ikat Pulau Maringkik Terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Kanwil Kemenkumham NTB

Reporter

Ayu Cipta

Senin, 20 Februari 2023 04:35 WIB

Kehidupan di pantai Desa Pulau Maringkik pada siang hari, Sabtu 11 Februari 2023. TEMPO/AYU CIPTA

TEMPO.CO, Mataram - Kelompok Tenun Desa Pulau Maringkik telah mendaftarkan kain tenun ikat Pulau Maringkik sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Potensi Indikasi Geografis (PIG). Pendaftaran itu dilakukan di kantor Desa Pulau Maringkik saat petugas Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB mendatangi kantor desa pada 11 Februari 2023 lalu.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto menyatakan pihaknya terus mendorong kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau industri rumahan termasuk pembuatan kain tenun ikat Pulau Maringkik untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. "Kain tenun ikat Pulau Maringkik akan menjadi katalisator bagi perekonomian daerah, menjadi nation branding bagi Indonesia dan menjadi destinasi wisata,"kata Romi Yudianto.

Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Mendorong Pariwisata

Potensi itu, kata Romi Yudianto, dapat mendorong pengembangan sektor wisata di Pulau Maringkik sebagai desa wisata yang telah terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Romi Yudianto mengatakan motif yang sudah diinventarisasi sebagai KIK ini bisa dimanfaatkan para pelaku ekonomi kreatif di NTB khususnya UMKM dalam membuat produk lokal yang berkualitas dan memiliki ciri khas.

Suhartini,49 tahun sedang menenun di rumahnya Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Sabtu 11 Februari 2023. TEMPO/AYU CIPTA

Tenun ikat Pulau Maringkik kaya akan motif yang memiliki karakteristik dan cerita di balik ragam coraknya. Ada belasan motif tenun ikat yang unik, khas dan halus. Nama- nama motif tenun ikat Pulau Maringkik adalah; corak Bugis-Mandar, Lohong, Gerintik, Bunga Para, Sepak, Catur, Mira Cabi, Kuneh Kunyi, Timbaq Layar, Polos dan Gabu Ijo.

Advertising
Advertising

Menurut Romi, dalam program Kumham Bergerak, masyarakat mendapatkan pelayanan model jemput bola berupa konsultasi hukum, penyuluhan hukum, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), layanan KIK dan layanan Keimigrasian. Pekerjaan ini misalnya petugas serentak mendatangi enam titik lokasi di Pulau Bungin, Gili Trawangan, Kecamatan Sekongkang, Sila, Lakey termasuk di Desa Pulau Maringkik.

Tim Kanwil Kemenkumham NTB merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertugas melayani pendaftaran dan pencatatan bidang KI personal. Di dalamnya mengurus soal Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten dan Rahasia Dagang serta pencatatan KI Komunal seperti Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis seperti tenun ikat Pulau Maringkik.

"Kami terus bergerilya dengan Kumham Bergerak jemput bola ke pulau-pulau terluar untuk menggerakkan masyarakat agar mematenkan produk-produk lokal, termasuk tenun ikat Pulau Maringkik," kata Romi Yudianto.

Pilihan Editor: Tenun Badui Makin Dilirik Konsumen Lokal dan Internasional

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah

1 jam lalu

4 Kota di Afganistan yang Paling Menarik Dikunjungi, Banyak Peninggalan Sejarah

Afganistan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah menawarkan banyak hal untuk dijelajahi, misalnya situs bersejarah dan budaya.

Baca Selengkapnya

Taliban Siapkan Promosi Wisata Afganistan untuk Tingkatkan Perekonomian

1 jam lalu

Taliban Siapkan Promosi Wisata Afganistan untuk Tingkatkan Perekonomian

Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Afganistan meningkat. Turis asing paling banyak berasal dari Cina.

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

1 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

3 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

4 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

7 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

8 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

9 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

9 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya