TEMPO.CO, Jakarta - Status Bandara Internasional Minangkabau atau Bandara Minangkabau di Padang Sumatera Barat terancam diturunkan. Hal itu merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memangkas bandara internasional dari 32 menjadi 14-15 bandara saja untuk meningkatkan pergerakan wisata domestik.

Rencana tersebut agaknya kurang disepakati pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau itu vital dalam menggerakkan ekonomi provinsi tersebut sehingga diharapkan BIM tidak termasuk bandara yang diwacanakan pemerintah pusat untuk turun status.

"Ini masih wacana yang muncul dari pusat dan kita berpendapat bahwa bandara internasional di Sumbar ini harus dikembangkan," kata Mahyeldi di Padang, Senin, 14 Februari 2023.

Menurut Mahyeldi, banyak diaspora Minangkabau yang berada di luar negeri, seperti di Australia, Amerika Serikat, Malaysia dan lainnya. Keberadaan bandara Minangkabau memberikan kemudahan bagi mereka untuk lebih dekat dengan kampung halaman.

Selain itu, menurut Mahyeldi, bandara ini mampu menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata yang terus dioptimalkan pemerintah daerah sebagai cara meningkatkan pendapatan daerah. "Tanpa bandara internasional tentu akan mengkerdilkan pariwisata Sumbar. Kita tengah menggeliatkan kunjungan destinasi wisata di Sumbar untuk meningkatkan perekonomian daerah menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Mahyeldi pun meminta pusat bksa mengajak daerah berdiskusi lebih dulu sebelum mengambil keputusan, terutama terkait hal yang berdampak pada ekonomi daerah. Terlebih, ia menyebut saat ini alokasi dana dari pusat ke Sumbar menurun yang membuat pemerintah daerah memutar otak untuk mendatangkan uang dari sektor pariwisata demi melaksanakan program kerja.

"Kita berupaya meningkatkan pendapatan dan konsentrasi terhadap pariwisata bahkan rencana ada penambahan bandara seperti Bandara Rokot di Mentawai dan ada satu lagi bandara yang akan dibangun investor di Sumbar," kata Mahyeldi.

Senada dengan Mahyeldi, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menyatakan jika Bandara Internasional Minangkabau menjadi salah satu bandara yang terkena pengurangan status Bandara Internasional akan menjadi kerugian besar bagi Sumbar. "BIM ini menjadi gerbang bagi wisatawan Malaysia yang datang berkunjung ke Sumbar dan selain itu bandara ini menjadi bandara yang digunakan saudara kita dari Bengkulu dan Jambi saat musim Haji," kata dia.

Terlebih, menurut Supardi, Sumbar sudah mendeklarasikan akan dikunjungi 8,2 juta wisatawan dengan program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023 dan tentu ini akan sangat berdampak jika bandara ini mengalami penurunan status. "Kita akan coba diskusi untuk melakukan pendekatan dan lobi-lobi tentu dengan konsekuensi BIM harus memenuhi standar yang harus sesuai dengan bandara berstandar internasional," kata dia.

Rencana perampingan bandara

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan akan memangkas jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 14 atau 15 saja di Indonesia. Ia menyebut rencana tersebut relah disepakati oleh Kementerian Perhubungan dan direstui Presiden Joko Widodo.

Tujuan dari perampingan bandara ini untuk meningkatkan pergerakan perjalanan domestik dan meningkatkan mobilitas wisata dalam negeri. Karena itu, pemerintah akan sekaligus memperbaiki konektivitas antar bandara di nusantara.

Penambahan bandara di berbagai daerah, kata Erick, jangan sampai membuat masyarakat justru lebih banyak bepergian ke luar negeri. Meski nanti ada penurunan status bandara bisa tetap melayani penerbangan haji dan umrah.

Pilihan Editor: Jumlah Bandara Internasional Dipangkas Setengahnya, Erick Thohir: Jangan Ada Pemborosan Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.