TEMPO.CO, Mataram - Sejumlah pengusaha pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di masa pandemi Covid-19 kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan perbedaan perlakuan metode tes Covid-19 yang berimplikasi pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan wisatawan. Ada pula yang meminta kelonggaran cicilan pinjaman bank karena pendapatan anjlok di masa pagebluk.

Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan, Lombok, NTB, Acok Zani Baso mengatakan wistawan merasakan perbedaan mencolok saat berangkat dari Bali ke Gili Indah dan ketika hendak keluar dari kawasan Gili Indah yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ketika berangkat dari Bali ke Gili Indah, wisatawan cukup menjalani tes Covid-19 berupa tes Genose seharga Rp 40 ribu.

Sementara saat hendak pulang dari Gili Indah, wisatawan harus menjalani tes Covid-19 berupa swab antigen yang ongkosnya Rp 250 ribu per orang. Ancok Zani Baso ingin agar jenis tes yang diterapkan kepada wisatawan tidak memberatkan juga tidak mengurangi keakuratan hasil. "Pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas Genose di sini," kata Acok Zani Baso kepada Tempo, Selasa 8 Juni 2021.

Beberapa pengusaha di Gili Indah juga kesulitan dalam mencicil pinjaman bank. Musababnya, pendapatan mereka tak menentu, bahkan anjlok selama pandemi Covid-19 ini. Acok Zani Baso mengatakan, memang ada restrukturisasi pinjaman. Hanya saja, tidak diiringi dengan pengurangan bunganya.

Dia mencontohkan, seorang pengusaha punya utang ke bank Rp 1 miliar. Dia tetap harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp 200-an juta selama dua tahun terakhir ini. Periode cicilan memang diperpanjang dan nominal angsuran berkurang, namun angka akhirnya tetap sama.

Saat berjumpa dengan pengusaha pariwisata dan pemimpin redaksi media lokal di The Kliff Bistro Katamaran Resort, pada Senin malam, 7 Juni 2021, Moeldoko menyinggung tentang pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit jalanan di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwiata Mandalika. "Tidak benar kalau terjadi pelanggarana hak asasi manusia dalam pembebasan lahan di Mandalika," ujarnya.

Selain mendengarkan keluhan, Moeldoko meminta masukan atas berbagai persoalan di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tak hanya isu pembebasan tanah, juga mengemuka tentang kebijakan tertutup kawasan Mandalika terhadap wartawan yang hendak meliput.

Baca juga:
Moeldoko Pastikan Bandara Lombok Selesai Sebelum MotoGP Mandalika