TEMPO.CO, Yogyakarta - Food (kuliner), craft (kerajinan) dan fashion (busana) menjadi tiga produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) andalan yang mulai ditata lagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) demi memikat kembali wisatawan di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Sektor usaha itu masih menjadi penyangga utama kegiatan pariwisata sehingga kami persiapkan dan tata lagi agar cepat pulih," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi di sela pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM di Yogyakarta, Rabu petang, 7 April 2021.

Sektor kuliner di Yogyakarta menjadi salah satu daya tarik destinasi sendiri karena titiknya cukup banyak tersebar dan telah membentuk sentra. Misalnya gudeg di Kampung Widjilan dan bakpia di Kampung Patuk.

Adapun sektor busana titiknya juga tersebar lebih banyak seperti batik di Imogiri, Pasar Beringharjo atau Taman Sari. Sedangkan kerajinan bisa ditemui seperti perak di Kotagede, handycraft di Kasongan atau rotan di Bantul.

"Pariwisata itu tidak pernah terpisahkan dari keberadaan UMKM, saat pariwisata menggeliat maka UMKM penyangganya ikut hidup karena pasarnya ada," ujar Siwi.

Hanya saja, Siwi menuturkan selama masa pandemi Covid-19 ini, ribuan pelaku usaha yang bergerak di sektor utama penyangga wisata di Yogya itu terpuruk dan saat ini masih butuh dukungan agar bisa bangkit. Tak kurang 20 ribu pelaku UMKM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Yogya terdampak, bahkan sebagian telah gulung tikar.

"Fokusnya bagaimana pelaku usaha sektor wisata itu menjaga kualitas ketika pasar sudah kembali pulih," kata Siwi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Arif Rahman Hakim mengatakan UMKM yang bergerak di sektor wisata sudah saatnya bertransformasi dari ranah informal menjadi formal. Sebab, berdasar data kementerian, dari 63,9 juta pelaku usaha mikro yang sudah memiliki legalitas usaha berupa nomor induk berusaha (NIB) baru sekitar 600 ribuan alias masih sangat kecil sekali.

"Tak adanya legalitas itu jadi kendala saat pelaku usaha itu akses permodalan," ujar Arif. Para pelaku usaha wisata, khususnya kuliner, diketahui masih banyak yang belum memiliki NIB itu.

Oleh sebab itu, Kemenkop UKM bersama pemerintah DIY dan daerah lain di Indonesia kini tengah menggencarkan untuk mendampingi pelaku usaha segera memiliki NIB dan sertifikasi sesuai jenis usahanya. Misalnya untuk sektor kuliner, maka pelaku usaha mikro didorong mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha fashion dan kerajinan juga mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Arif mengatakan pelaku usaha wisata perlu beranjak statusnya menjadi sektor formal yang berbadan hukum, termasuk di Yogyakarta, karena Presiden Joko Widodo telah memandatkan agar proporsi bantuan pembiayaan untuk UMKM bisa segera naik bertahap hingga sebesar 30 persen hingga tahun 2025. "Sekarang kan proporsi pembiayaan itu masih 20 persen," kata dia.

Baca juga: Dicari Petani Milenial Buat Jogja Agro Park di Sleman dan Kulon Progo Yogyakarta