TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia tengah mematangkan rencana pembukaan perbatasan untuk wisatawan mancanegara di Bali lewat kebijakan travel corridor arrangement.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan rencana tersebut akan memungkinkan kunjungan kembali wisatawan mancanegara yang diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi, terutama bagi daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. "Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf untuk menindaklanjuti guidance yang disampaikan oleh Presiden kemarin, yaitu bagaimana Bali bisa menyiapkan pembukaan bagi wisatawan mancanegara pada pertengahan Juni atau Juli tahun ini dengan berbagai persyaratan," ujarnya, Rabu, 17 Maret 2021.

Persyaratan tersebut antara lain angka Covid-19 yang terkendali dan terus ditekan, peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, peningkatan dan penguatan dari testing, tracing and treatment serta vaksinasi di Bali yang ditargetkan mencapai angka 2 juta atau lebih pada Juli.

Tiga kawasan wisata di Bali, yaitu Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung ditetapkan sebagai zona hijau bebas Covid-19. Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali.

Sandiaga mengatakan pihaknya saat ini sedang dalam tahap finalisasi rencana pembukaan tersebut. "Ini akan kita monitor dan evaluasi setiap dua minggu dan akan kami lakukan langkah koordinasi untuk dilaporkan kepada Presiden untuk segera dirataskan (rapat terbatas) dan diambil keputusannya," kata dia

Evaluasi tersebut mulai dari angka vaksinasi yang terus ditingkatkan, monitoring kepatuhan protokol kesehatan serta kesiapan dari kementerian/lembaga dalam mendukung rencana ini. Seperti persiapan e-Visa dari pihak imigrasi, kesiapan bandara yang disiapkan Kementerian BUMN, peningkatan laboratorium PCR dan lain sebagainya.

"Uji coba kita akan lakukan secepatnya. Tentunya sesuai arahan Presiden di bulan Juni-Juli, kita punya waktu sekitar tiga bulan untuk persiapan, tentu harus ada simulasi dan mungkin ada trial atau pilot project. Mungkin akan ada charter flight dan kita pantau betul," kata Sandiaga.

Menurut dia, setelah ada evaluasi, terbuka kemungkinan untuk memperluas penerapan kebijakan itu. "Kalau proof of concept-nya itu bisa kita dapatkan, kita bisa perluas nanti baik wilayah originasi daripada wisatawan maupun destinasi wisatanya juga," kata Sandiaga.

Terkait target negara dalam penerapan travel corridor arrangement, Sandiaga mengatakan penentuannya akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Diantaranya negara yang tingkat vaksinasinya tinggi, penerapan protokol kesehatan ketat dan asas resiprokal dan faktor-faktor lainnya.

"Tadi yang sudah disebut ada beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab atau negara Timur Tengah lainnya dan Singapura. Tapi finalisasinya tergantung dari travel corridor arrangement dari masing-masing negara," kata Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Desa Wisata Gabung E-Commerce