Jalan Dipati Ukur Bandung akan Ditutup Demi Cegah Kerumunan
Reporter
Antara
Editor
Ninis Chairunnisa
Jumat, 4 Desember 2020 11:07 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kota Bandung yang kini masuk zona merah membuat pemerintah setempat mengambil langkah strategis untuk mencegah penularan Covid-19 meluas. Salah satu yang akan dilakukan adalah penutupan jalan yang dinilai dapat menimbulkan kerumunan.
Wali Kota Banding Oded M Danial menyebut salah satu jalan yang akan ditutup sementara adalah Jalan Dipati Ukur. Namun, sejauh ini pihaknya masih mengoordinasikan hal tersebut bersama dengan Dinas Perhubungan serta Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung. "Akan dilaksanakan penutupan jalan yang menimbulkan potensi keramaian, terkait dengan jalan mana saja yang akan ditutup, masih dikoordinasikan dengan kepolisian," kata di, Kamis, 3 Desember 2020.
Kawasan Jalan Dipati Ukur memang kerap dipadati oleh masyarakat yang ingin menikmati jajanan para pedagang kaki lima (PKL), tepatnya di sekitar depan Universitas Padjajaran (Unpad). Wisatawan yang datang ke Bandung juga kerap datang ke jalan ini untuk berburu kuliner.
Di sekitar jalan ini juga terdapat sejumlah universitas sehingga tak heran banyak jajanan murah meriah dan restoran harga kantong mahasiswa. Hal itu membuatnya selalu ramai dan membuat lalu lintas kendaraan di kawasan itu sering mengalami kepadatan. Terkadang kendaraan bisa mengantre hingga Jalan Penata Yudha.
Meski ada penutupan jalan, kata Oded, tidak berarti para PKL yang berjualan di sana akan dibubarkan. Ia menyebut penutupan jalan itu diharapkan bisa meminimalisir adanya kerumunan.
"Tadi yang dibahas soal penutupan, ya, mudah-mudahan kalau ditutup jalannya, pengunjungnya bakal berkurang, akan begitu," kata Oded.
Ia pun berharap masyarakat dapat mengerti bahwa penutupan itu merupakan langkah yang diambil Pemkot Bandung untuk menekan angka kasus Covid-19 yang melonjak di daerah itu. "Saya yakin mudah-mudahan warga bandung tidak akan ngeyel, karena kemarin kondisinya tidak merah, tidak oranye, ya, kita berikan kepada mereka kebijakan yang lebih," katanya.
