Kembangkan Wisata di Pantai Tanjung Pendam, Pemerintah akan Lakukan Reklamasi

Reporter

Antara

Kamis, 22 Oktober 2020 14:42 WIB

Ilustrasi reklamasi Pulau D. Dok.TEMPO/Rizki Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan reklamasi atau membuat daratan baru di sepanjang pesisir pantai Tanjung Pendam guna mengembangkan pembangunan destinasi wisata tersebut.

"Pertimbangannya karena kondisi sekarang lahannya memang sudah sempit dan stagnan untuk dikembangkan padahal itu memang harus berkembang," kata Bupati Belitung Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Selasa, 20 Oktober 2020.

Menurut Sahani, rencana reklamasi tersebut merupakan sebuah wacana lama yang belum terwujud sampai sekarang. "Itu memang sudah ada dalam rencana pembangunan jangka pendek dan panjang daerah bahkan di RTRW dan Detail Engineering Design (DED) memang sudah lama ada," ujarnya.

Sebagai rencana awal, penambahan daratan di pesisir pantai tersebut adalah sepanjang 150 meter maju ke depan sedangkan untuk panjangnya sekitar 1,5 kilometer. Lahan reklamasi tersebut akan dibangun beberapa fasilitas seperti masjid, jalan lingkar dan fasilitas lainnya untuk menunjang kepariwisataan seperti area taman bermain dan panggung hiburan.

Adapun rencana material yang digunakan untuk menambah daratan tersebut berupa material dari hasil pengerukan alur pelabuhan Tanjung Pandan yang akan dilakukan oleh PT Pelindo II Cabang Tanjung Pandan pada tahun depan. Pengerukan juga sekaligus mengurangi sedimentasi di sekitar alur pelabuhan.

"Kami kemarin sudah ada rencana kerja sama dengan Pelindo karena Pelindo mau mengeruk alur itu lebarnya 40 meter panjang 7 kilometer karena sedimentasi setiap tahun bertambah 20 sentimeter dan sudah sekian tahun tidak dikeruk sehingga sedimennya sudah mencapai 2,80 meter artinya dangkal," kata Sahani.

Menurut Sahani, material pengerukan alur pelabuhan tersebut nantinya akan dibuang di pesisir pantai dan dimanfaatkan untuk menambah daratan. "Jadi kalau hitungan-hitungan kami kemarin kalau itu dinaikkan semua tanah sedimen kami bisa punya lahan sekitar 28 hektare," ujarnya.

Mengenai pro dan kontra reklamasi di masyarakat, Sahani mengatakan bahwa langkah itu diambil semata-mata untuk kepentingan pariwisata bukan kepentingan lainnya. "Misalnya ada yang mengatakan ingin mengambil timah silahkan diawasi karena ini hanyalah sedimen dan tidak akan mengeruk tanah yang berada di luar dari pengerukan alur pelabuhan itu," katanya.

Berita terkait

Legislator Minta Kapal Ikan Non-Tuna di Pelabuhan Benoa Segera Direlokasi

1 hari lalu

Legislator Minta Kapal Ikan Non-Tuna di Pelabuhan Benoa Segera Direlokasi

Komisi VI DPR dukung percepatan pembangunan Bali Maritime Tourism Hub

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

1 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Pelindo Layani 2,2 Juta Orang Saat Mudik Lebaran 2024

2 hari lalu

Pelindo Layani 2,2 Juta Orang Saat Mudik Lebaran 2024

Sebanyak 2.260.360 orang tercatat menggunakan layanan kepelabuhanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di 63 terminal penumpang selama periode libur panjang Lebaran, pada 26 Maret - 26 April 2024.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

2 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

5 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pelindo Regional 4 Catat 667.012 Jumlah Penumpang

6 hari lalu

Pelindo Regional 4 Catat 667.012 Jumlah Penumpang

Arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sudah hampir mencapai H+15. Kapal dan penumpang sudah keluar masuk pelabuhan, utamanya pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo di Regional 4 yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

6 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

7 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

7 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya