Luhut Pandjaitan: Jangan Sampai Kapal Wisata di Labuan Bajo Tak Bayar Pajak
Reporter
Antara
Editor
Rini Kustiani
Sabtu, 12 September 2020 17:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan kapal-kapal asing di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT.
Luhut Pandjaitan mewanti-wanti agar kapal-kapal itu mematuhi peraturan termasuk membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah. "Jumlah kapalnya ada sekitar 500 unit dan harus diawasi. Jangan sampai dia (kapal) di situ, tapi tidak membayar dan tidak mengikuti aturan pemerintah daerah," kata Luhut Pandjaitan pada Jumat, 11 September 2020.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mencatat sekitar 4.000 kapal wisata yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo. Dari jumlah itu, baru 500 kapal yang sudah terdaftar dan resmi melakukan aktivitas wisata.
Menurut Luhut, retribusi atau pajak dari kapal-kapal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah. "Tidak fair jika ada yang mendapat keuntungan dari Labuan Bajo, tapi tidak membayar kewajibannya," kata Luhut Pandjaitan saat berkunjung ke Kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo.
Pemerintah berencana membeli speed boat yang dibuat di Banyuwangi supaya mampu mengawasi dan mengejar kapal-kapal tanpa bendera yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo. "Semua harus diawasi, kalau tidak kita akan repot," katanya.
Pada kesempatan itu, Luhut Padjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono meninjau beberapa proyek pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Labuan Bajo. Salah satunya pembangunan dan penataan Goa Batu Cermin yang menelan biaya lebih dari Rp 27 miliar.
Di Puncak Waringin, Luhut Pandjaitan dan Basuki mengecek tempat menikmati pemandangan di bagian puncak atau viewing deck. Pembangunan dua destinasi wisata ini ditargetkan rampung pada akhir 2020.
"Kalau sudah dibangun begini, jangan lupa dirawat," kata Luhut Pandjaitan. "Pembenahan ini adalah komitmen Presiden Joko Widodo. Ini akan menjadi spot wisata, destinasi wisata prioritas."
