Gunung Cakrabuana Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya

Kamis, 20 Juni 2013 | 03:53 WIB

Gunung Cakrabuana Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya
Sisa-sisa kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Selong, Lombok Timur, NTB. ANTARA/Faisal

TEMPO.CO, Tasikmalaya--Gunung Cakrabuana yang berada di utara Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diusulkan menjadi taman hutan raya (Tahura). Usulan ini, muncul dari warga lima kabupaten yang daerahnya berbatasan langsung dengan gunung itu, yakni Kabupaten Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Majalengka dan Ciamis.

Menyamakan persepsi, perwakilan warga lima kabupaten tersebut mengadakan Lokakarya Taman Hutan Raya Cakrabuana di Kampus STIE Latifah Mubarokiyah, Ponpes Suryalaya, Tasikmalaya, Selasa 18 Juni 2013. Acara ini dihadiri, peneliti dari LIPI, Perhutani, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

"Pembicaraan sudah lama tentang hal ini (usulan tahura). Kami melihat ada keinginan yang kuat dari masyarakat, untuk meningkatkan status Cakrabuana yang sekarang statusnya hutan produksi terbatas yang dikelola Perhutani, menjadi Tahura Cakrabuana," kata Eet Riswana, ketua penyelenggara lokakarya, Selasa.

Menurut dia, ada sejumlah tanaman endemik di Gunung Cakrabuana, salah satunya aren. Bahkan, kata Eet, ada satu desa di kaki gunung yang bisa menghasilkan 1,5 ton gula merah per hari.

"Itu baru satu desa, belum beberapa desa lain. Jadi kita berasumsi, berpendapat, berkeyakinan, Cakrabuana untuk sebagian orang adalah sumber penghidupan," jelasnya.

Cakrabuana juga merupakan hulu Sungai Citanduy dan Cimanuk. Dua daerah aliran sungai (DAS) tersebut, telah menghidupi ribuan warga. "Untuk pertanian dan perkebunan," ucap Eet.

Usulan Cakrabuana menjadi tahura, dia menambahkan, karena di DAS Cimanuk sedang dibangun bendungan Jatigede. Serta di Majalengka ada pembangunan Bandara Kertajati.

"Itu semua infrastruktur multinasional, strategis dan nasional sehingga kita perlu jaga keseimbangan ekologi. Kemudian aspek hidrologisnya mesti terjamin.
Keyakinan kami, Cakrabuana merupakan bagian dari aspek hidrologis dan ekologis. Ini perlu ada dukungan semua pihak," tegas dia.

Menurut Eet, konsekuensi gunung menjadi tahura atas keinginan masyarakat dan didukung pemerintah, maka tempat itu akan jadi tempat riset (penelitian), tempat rekreasi, konservasi, dan pengembangan budaya. Kata dia, dalam pengembangan budaya, Cakrabuana menjadi episentrum penyebaran Islam di Jawa Barat dengan tokoh Prabu Walasungsang atau dikenal sebagai Prabu Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi.

"Prabu Walasungsang yang kemudian mendirikan nagari Cirebon. Kita ketahui Cirebon sebagai pusat syiar Islam. Jadi Cakrabuana ada kaitan dengan syiar Islam," dia menjelaskan.

Eet berharap, pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan bisa cepat merespon usulan dari warga. "Seberapa cepat respek Kemenhut mengapresiasi kegiatan yang kita lakukan hari ini, itu akan mempercepat tahura terwujud. Jika gubernur, kemenhut terlambat mendengar berimplikasi terhadap lama terbentuknya tahura ini karena kewenangan ada di (Kementerian) Kehutanan," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Jawa Barat, Budi Susatijo mengatakan, konsep atau usulan ini perlu dikaji lebih dulu. Sebab wilayah Cakrabuana sudah ditetapkan sesuai SK Menteri Kehutanan, sebagai hutan produksi terbatas yang dikelola Perhutani.

Selain itu, menurut Budi, perlu ada pemahaman yang sama antara lima kepala daerah yang warganya mengusulkan Cakrabuana jadi tahura. Setelah ada kesepahaman, pemerintah daerah itu baru membuat pengajuan kepada pemerintah pusat.

"Untuk ekologi, pendidikan, penelitian, saya mendukung. Namun tentunya harus ada kesepahaman semua pihak," sebutnya.

CANDRA NUGRAHA

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah


Baca juga:

Kampung Durian di Lereng Merbabu

Kekayaan Budaya di Festival Kuliner Aceh 2013

Lebih Dekat dengan Satwa Dunia di Secret Zoo Batu

Kenali Malang Lewat Museum Malang Tempo Doeloe

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru