INFO TRAVEL - Portofolio pariwisata Indonesia makin konkret dan dipercaya oleh lembaga finansial dunia. Setidaknya hal itu tergambar dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan World Bank yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya.

Dalam rapat itu, Bank Dunia menyatakan bakal mendukung pembangunan infrastruktur pada tiga dari 10 destinasi wisata prioritas yang tengah disasar Kementerian Pariwisata. Ketiga destinasi tersebut adalah kawasan Danau Toba Sumatera Utara, Borobudur Joglosemar dan Mandalika Lombok, NTB.

Wapres Jusuf Kalla pun langsung membahas tuntas rencana skema bantuan World Bank tersebut untuk percepatan pembangunan infrastruktur destinasi kelas dunia tersebut. "Oke, bagus. Progress yang dipaparkan sudah memuaskan, tinggal implementasi di lapangan,” sebut Pak_JK panggilan akrab Jusuf Kalla , di kantornya, Jumat ,21 Oktober 2016.

Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Pariwisata Lintas Sektor itu dihadiri oleh Mr. Rodrigo Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia. Selain itu, dalam kesempatan itu juga hadir sejumlah menteri kabinet kerja, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) diwakili oleh Sri Hartono Dirjen Cipta Karya dan Rido Matari Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Sedangkan Kepala Bppenas diwakili Kennedy Simanjuntak Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan soal single vision and framework untuk tiga destinasi pariwisata prioritas. "Program pembangunan tiga destinasi itu sendiri akan dimulai pada Januari 2017 dengan pendanaan dari APBN, APBD I, dan APBD II sekitar Rp 1 triliun,” katanya.

Arief Yahya mengungkapkan, secara paralel pihaknya akan melaksanakan program dengan penguatan visi dan kerangka pengembangan tiga destinasi itu pada Agustus-November 2016. Kemudian, penyusunan Integrated Tourism Master Plan (mulai Februari 2017 dibawah koordinasi Kementerian PUPR yang akan menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

Menurut dia, dukungan World Bank berupa pencairan dana Project Preparation Fund (PPF) sekitar US$ 6 juta dilakukan per-Januari 2017. Lalu, bulan Juni akan melakukan loan signing sekitar USD 200 juta dan pinjaman akan berlaku efektif pada Juli.

"Apapun yang dibangun oleh Kementerian PU-PR dan Kementerian Perhubungan, pokoknya harus sesuai dengan masterplan. Koordinasikan ke Kemenpar dan bangun sesuai kebutuhan,” pinta Jusuf Kalla menutup rakor. (*)