Karnaval Khatulistiwa, Sungai Kapuas Ditutup Hari Ini

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 22 Agustus 2015 09:05 WIB

Sebuah kapal motor bermuatan penumpang melintas di Sungai Kapuas, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. ANTARA/Jessica Wuysang

TEMPO.CO, Pontianak - Kegiatan Karnaval Khatulistiwa akan menutup untuk sementara alur Sungai Kapuas, Sabtu 22 Agustus 2015. Penutupan akan dilakukan hari ini selama sembilan jam.

"Penutupan alur Sungai Kapuas dilakukan mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Jumat, 21 Agustus 2015. Selama penutupan itu maka aktivitas di Sungai Kapuas akan terhenti. "Begitu juga feri penyeberangan Siantan juga ditutup."

Sutarmidji menjelaskan, meskipun aktivitas feri dihentikan sementara, tetapi itu tidak banyak mengganggu aktivitas masyarakat yang akan menyeberang, karena masyarakat bisa menggunakan jalur Jembatan Kapuas I dan II. Sutarmidji mengajak semua masyarakat turut menyukseskan penutupan rangkaian peringatan HUT RI ke-70 melalui Karnaval Khatulistiwa.

Kegiatan akan dimulai dengan karnaval darat, di depan Rumah Radang juga ditutup. Adapun rute karnaval darat, yakni Jalan Sultan Syahrir, Sultan Abdurrahman, Teuku Umar, Pattimura, Sisingamangaraja, dan Tanjungpura hingga Jalan Rahadi Oesman. Sutarmidji mengatakan bahwa saat perayaan berlangsung akan ada penutupan jalan.

Secara terpisah, Pangdam XII Tanjungpura Mayor Jenderal (TNI) Toto Rinanto Soedjiman menyatakan, sebanyak 4.500 personel TNI-Polri diturunkan dalam pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo dan rombongan untuk membuka Karnaval Khatulistiwa di Pontianak, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Gelar pasukan telah dilakukan Kamis, 20 Agustus 2015. "Semua sektor pengamanan sudah siap. Mulai ring I hingga ring III. Termasuk pengamanan obyek-obyek vital dan jalur-jalur yang akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan," katanya.

Selain itu, Kodam XII Tanjungpura juga menyiapkan sekitar 12 tim penembak jitu dalam pengamanan presiden.

ASEANTY PAHLEVI

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

28 menit lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

8 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

16 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya