TEMPO.CO, Kupang - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu, mengatakan pelaksanaan parade kuda Sandelwood se-daratan Pulau Sumba yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar pada 24-31 Mei 2017 diundur menjadi 3-10 Juli 2017.

Baca: Sumba Gelar Festival Tenun Ikat dan Parade Ribuan Kuda Sandelwood

Marius mengatakan, sebelum peluncuran kegiatan pada Jumat pekan lalu di Kementerian Pariwisata, ia mendapat tembusan surat dari Bupati Sumba Barat Daya untuk menunda kegiatan tersebut agar digelar pada Juli mendatang.

"Saya juga sudah berdiskusi dengan Bapak Gubernur terkait pergeseran jadwal ini dan beliau juga memutuskan untuk diundur, namun parade kuda tetap dilakukan," katanya saat menghubungi Antara di Kupang, Selasa, 16 Mei 2017 terkait perubahan jadwal kegiatan itu.

Ia mengatakan, pengunduran jadwal itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan ibadah puasa dan lebaran, dan juga agar persiapan kegiatan lebih maksimal.

"Saya kira ini juga realistis untuk diundur karena kita juga pertimbangkan solidaritas kita dengan sesama saudara kita umat Islam yang memasuki bulan puasa yang ikut dalam kegiatan, kemudian juga agar persiapan kita ini juga lebih matang," katanya.

Ia mengatakan, parade kuda Sandelwood di Pulau Sumba yang dikenal dengan daerah lumbung ternak itu tetap dilakukan dengan jadwal 3-4 Juli di Waingapu Sumba Timur, 5-6 Juli di Anakalang Sumba Tengah, 7-8 Juli di Waikabubak Sumba Barat, dan 9-10 Juli di Tambolaka Sumba Barat Daya.

Baca: Kuda Sandelwood Siap Antar Turis Berkeliling Pulau Sumba

"Nanti kita akan paduhkan kegiatan parade ribuan kuda Sandelwood itu dengan festival tenun ikat yang melibatkan sebanyak 2.017 penenun di Pulau Sumba," katanya.

Untuk itu, lanjut Marius, pihaknya segera menyurati Kementerian Pariwisata karena sebelumnya pihak kementerian telah mempromosikan kegiatan kegiatan tersebut akan digelar pada mulai 24 Mei.

"Tapi karena ada perubahan ini dan pihak Kementerian juga telah mengetahuinya sehingga mereka juga meminta adanya surat pemberitahuan secara resmi untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.

ANTARA