TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta sektor pariwisata terus ditingkatkan. Dia menginstruksikan kementerian terkait mencari terobosan untuk meningkatkan sektor pariwisata.
"Beberapa pekan lalu, sudah saya tanda tangani bebas visa untuk 30 negara. Saya kira itu akan memberikan dampak baik bagi peningkatan sektor pariwisata," kata Jokowi saat membuka rapat di kantor presiden, Rabu, 24 Juni 2015. "Tapi masih perlu terobosan lagi yang lebih menyasar sehingga betul-betul ada lonjakan tinggi dan mendatangkan fresh money."
Rapat itu dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.
Sebelumnya, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 69 tentang Pembebasan Visa pada 9 Juni 2015. Kebijakan bebas visa diberikan kepada warga negara asing dari negara-negara tertentu dan pemerintah daerah administrasi khusus sehubungan dengan prinsip timbal balik dan asas manfaat.
Perpres itu juga untuk mempromosikan kepada turis dari 30 negara sehingga mereka bisa mengunjungi Indonesia tanpa harus membayar US$ 35 biaya visa on arrival. Dengan adanya aturan baru itu, pemerintah berharap bisa menarik 500 ribu hingga 1 juta wisatawan tambahan tahun ini sebagai akibat dari kebijakan baru.
