TEMPO.CO, Yogyakarta - Kebijakan pengaturan pembatasan hotel di Kota Yogyakarta, yang sedianya dilakukan per 1 Januari 2014, terancam tak berjalan dengan baik, menyusul banyaknya permohonan izin baru yang masuk dari investor.
Pemerintah Kota Yogyakarta beralasan tak bisa berbuat banyak tatkala pengajuan pembangunan hotel baru itu sudah masuk sebelum tenggat pemberlakuan kebijakan moratorium yang berlaku hingga 2016. “Lha, ini sudah banyak yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014, jadi tetap kami proses. Kami juga tak bisa menolak,” kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Setiono, di sela pembahasan perizinan proposal hotel baru, di Balai Kota Yogyakarta, Senin, 6 Januari 2014.
Setiono mengakui, sejak rencana pembatasan hotel di Kota Yogyakarta diumumkan, kalangan investor dari berbagai daerah Indonesia berlomba-lomba memasukkan permohonan izin sebelum tenggat. Jumlahnya mencapai 100-an proposal. “Sebanyak 25 persen dari jumlah yang diajukan itu hotel berbintang,” kata dia.
Lantaran ratusan proposal sudah masuk duluan, ujar Setiono, pemerintah tetap akan memprosesnya. “Kalau 100 hotel itu persyaratannya memenuhi semua, ya kami juga tak bisa melarang,” kata Setiono.
Desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah kota membatasi pertumbuhan hotel dan lebih fokus membangun ruang publik juga terus diserukan aktivis, seniman, hingga kalangan DPRD sendiri. “Yogya sudah terlalu sumpek dan penuh hotel, saatnya pemerintah membangun ruang publik yang bisa dinikmati semua lapisan warga, bukan hanya pemilik modal,” kata Ketua Komisi A, DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto.
Menurut dia, pemerintah dapat mengambil peran dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih tegas sebelum meloloskan izin hotel-hotel baru itu. ”Misalnya pemetaan wilayah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Berita terkait
DKI Lanjutkan Sumur Resapan pada 2023, tapi Tidak Masif karena Banyak Kendala
16 November 2022
Pemprov DKI harus teken memorandum of understanding (MoU) untuk mendirikan sumur resapan di aset milik TNI dan polisi.
Baca SelengkapnyaWali Kota Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan Kampus IAIN Bima
5 Oktober 2021
Beberapa sekolah yang menjadi tujuan kunjungan kerja Walikota Bima akan menjadi alternatif pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Larang PT Jakpro Bangun Stadion BMW, Jika..
28 Desember 2018
Anies Baswedan menargetkan pembangunan Stadion BMW yang digarap PT Jakpro sudah bisa dimulai tahun depan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Gedung World Capital Tower Dipercepat
28 Agustus 2017
Progres pembangunan gedung World Capital Tower (WCT) di Mega Kuningan sudah mencapai 70 persen.
Baca SelengkapnyaKompensasi KLB Pengembang di Jakarta Tercatat Rp 2,3 Triliun
16 Agustus 2017
Pemerintah DKI Jakarta mengalihkan pencatatan piutang atas kewajiban kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).
Baca SelengkapnyaAlasan DPD Ingin Bangun Gedung Baru
11 Agustus 2017
Ketua DPD Oesman Sapta Odang menjelaskan alasan pentingnya pembangunan gedung baru untuk lembaganya.
Baca SelengkapnyaPembangunan Signature Tower, SCBD akan Surati Presiden
13 Juli 2017
Pemprov DKI Jakarta juga perlu membahas kawasan terpadu SCBD, tempat Signature Tower dibangun.
Baca SelengkapnyaDKI Tunda Bahas Izin Pembangunan Gedung Tertinggi se-Asean
16 Juni 2017
Danayasa Arthatama sudah membuat panduan rancang kota atau urban design guidelines (UDGL) di kawasan perkantoran itu.
Baca SelengkapnyaDesain Gedung Kesenian Jawa Barat Dipilih Lewat Sayembara
13 Mei 2017
Wakil Gubernur Jawa barat, Deddy Mizwar, mengatakan desain pemenang sayembara pembangunan gedung kesenian Jawa Barat diumumkan pekan depan.
Baca SelengkapnyaGedung Baru Bareskrim Polri Habiskan Dana Rp 646 Miliar
20 April 2017
Mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso malu karena banyak tamu asing yang disambut tikus di gedung lama Bareskrim.
Baca Selengkapnya