TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat kunjungan turis ke Pulau Komodo harus dibatasi pada masa mendatang. Bila tidak, alam dan habitat Taman Nasional Komodo akan rusak. Begitulah yang dikatakan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, Senin, 1 April 2013.
"Pembatasan ini guna menjaga keutuhan pulau yang telah menjadi kawasan konservasi ini," ujar Sudirman di seminar "Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan". "Harus ada perhitungan berapa frekuensi kunjungan yang masih layak."
Sudirman mengambil contoh Kamboja. Frekuensi kunjungan ke Negeri Gajah itu begitu masif. Hingga akhirnya obyek wisata di sana mati karena eksploitasi berlebihan. Dan, menurut dia, kawasan konservasi dengan sumber daya kelautan tinggi seharusnya dijaga keeksklusifannya.
"Pemerintah dapat mengendalikan frekuensi kunjungan ke Pulau Komodo dengan memberlakukan kuota kunjungan," ujar dia. "Ada protapnya sehingga tidak sembarangan melakukan penyelaman amatiran atau menginjak terumbu karang."
Dia mengambil contoh pembatasan kunjungan turis ke Raja Ampat, Papua. Dalam waktu tertentu, jumlah pengunjung ke Raja Ampat hanya dibuka untuk 300 orang. "Hasilnya, Raja Ampat semakin diminati."
Wacana pembatasan frekuensi wisatawan ke Pulau Komodo, Sudirman melanjutkan, dapat diberlakukan setelah pelaksanaan Sail Komodo, September 2013. Bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sail Komodo bertujuan untuk mempromosikan Pulau Komodo sebagai obyek wisata yang diakui secara internasional. Hingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata domestik dan asing ke Pulau Komodo.
"Tapi, jangan lupa, tempat wisata menjadi hebat bila kita dapat menata kawasan itu, dan orang tidak masuk secara sembarangan," ujar Sudirman.
