TEMPO.CO, Jakarta - Bagi yang berencana liburan ke Spanyol, perlu mengetahui peraturan baru yang akan segera diterapkan. Peraturan tersebut dianggap melanggar hak privasi wisatawan. Para pelaku industri perhotelan pun mendesak pemerintah setempat untuk membatalkannya karena memicu kekhawatiran.

Menurut undang-undang baru di Spanyol, mulai 1 Oktober 2024, wisatawan yang menginap di hotel dan properti sewaan di Spanyol, harus memberikan informasi tambahan tentang diri mereka. Seperti nomor kartu kredit, detail rekening bank, alamt pribadi dan nomor telepon.

Kementrian Dalam Negeri Spanyol mengatakan kebijakan ini akan membuat negaranya lebih aman, karena dapat membantu untuk mengetahui siapa yang tinggal di suatu tempat di seluruh negeri. Sementara bagi para pelaku industri perhotelan kebijakan ini merupakan pelanggaran privasi wisatawan.

Mereka telah meminta pemerintah untuk membatalkan peraturan tersebut. Selain itu, meminta pengunjung untuk memberikan informasi pribadi lainnya akan menambah beban kerja staf mereka yang sudah tinggi. Pihak lain menjulukinya sebagai kebijakan "Big Brother" yang dapat mengakibatkan wisatawan memesan liburan di tempat lain.

Kekhawatiran pelaku industri perhotelan

Konfederasi Hotel dan Akomodasi Wisatawan Spanyol (CEHAT) adalah salah satu badan utama yang menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan tersebut. Selama ini sektor perhotelan selalu bekerjasama dengan Aparat dan Korps Keamanan Negara.

Menurut konfederasi, ada kehawatiran dari sektor perhotelan ketika diminta untuk emmberikan data yang tidak resmi yang tidak tercantum dalam dokumen apa pun yang dibawa pelancong. Seperti KTP dan paspor tidak ada data tentang metode pembayaran, kartu kredit dan nomor telepon.

“Ada kebingungan yang meluas mengenai data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mengirimkannya," kata mereka. Selain itu tidak mungkin untuk mengotomatisasi proses dan hal ini akan melibatkan pekerjaan manual tambahan dan tidak proporsional di perusahaan, bahkan dapat memicu peningkatan kesalahan yang cukup besar.

Maria Frontera, presiden Federasi Pengusaha Hotel Mallorcan, juga khwatir dengan peraturan tersebut. Dia pun mendesak pemerintah untuk membatalkannya. "Kami menuntut pemerintah mengubah dan mereformasi peraturan ini dan menunda penegakannya sampai kami mencapai kesepakatan," ujarnya seperti dilansir dari laman Express UK

Pilihan editor: Ragam Peraturan Wisata Pantai di Spanyol, Portugal hingga Italia