Ganjar-Mahfud dan Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Begini Sejarah dan Arsitektur Makamnya

Jumat, 3 November 2023 19:55 WIB

Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama sejumlah pengurus DPP PDIP memanjatkan doa saat berziarah ke Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Jumat 3 November 2023. Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri sengaja mengajak sejumlah Pengurus Pusat PDIP dan pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud berziarah ke makam Presiden Soekarno untuk menjaga tradisi spiritualitas perjuangan dalam menghadapi tahun politik. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diagendakan berziarah ke makam Proklamator Sukarno, di Blitar, Jawa Timur. Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar pun mendampingi Ganjar-Mahfud.

Ziarah ke Makam Bung Karno dilakukan pada Jumat sore, 3 November 2023. Tampak turut dalam kegiatan ini Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Djarot Saiful Hidayat.

Sejarah Makam Bung Karno

Makam Bung Karno, resmi dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Ibu Pertiwi, terletak di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Tempat ini bukan hanya sekadar pusara, melainkan juga sebuah monumen megah yang dibangun untuk menghormati jasa-jasa besar Sukarno dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Setelah dinyatakan wafat, Ratna Sari Dewi, istri Sukarno memutuskan untuk memindahkan jenazah Soekarno ke Wisma Yasso. Ini karena Sukarno pernah berpesan kelak apabila wafat, jenazahnya ingin dimakamkan di daerah Periangan, tepatnya di bawah pohon rindang dengan gemercik air mengalir di bawahnya. Kemungkinan tempat yang dimaksud Sukarno adalah Istana Batu Tulis, Bogor.

Advertising
Advertising

Namun, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 44 1970, Pemerintahan Soeharto memutuskan Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai lokasi pemakaman Sukarno. Pemilihan Blitar sebagai tempat peristirahatan Sukarno oleh Pemerintah Orde Baru dengan alasan bersebelahan dengan makam Ibunda Sukarno.

Sebelum dimakamkan di Blitar, keluarga Bung Karno sempat menolak hal ini. Megawati menyampaikan ketika itu pada 21 Juni 1970 sang ayah Sukarno wafat. Oleh penguasa saat itu, Soeharto, Bung Karno diperintahkan dimakamkan di Blitar. Menurut Megawati, keluarga sebenarnya tak setuju, tapi terpaksa menyetujuinya.

Desain bangunan yang menjadi makam Bung Karno merujuk pada arsitektur khas Jawa berupa bangunan joglo yang dikombinasikan dengan atap sisik ikan khas Sunda. Selain makam Bung Karno, terdapat pula makam Ayah dan Ibu Bung Karno.

Dalam komplek makam ini terdapat 3 bagunan, satu merupakan makam dimana tempat para peziarah, selain itu juga terdapat musala di bagian baratnya, serta sebuah bangunan agak lapang. Awalnya, terdapat sekat yang dibuat dari kaca di sekeliling tiang penyangga Joglo. Sejak era Gus Dur, kaca penyangga tersebut dilepas hingga kini sehingga siapapun bisa langsung berdoa di makam Bung Karno.

Jumlah pengunjung

Mengutip dari blitarkota.go.id Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar, Heru Santoso, mengatakan setelah pandemi jumlah pengunjung pada saat libur lebaran.

Peningkatan jumlah pengunjung juga terjadi dengan Istana Gebang yang biasanya hanya sekitar 200-an pengunjung, pada libur Lebaran bisa mencapai mencapai 700 hingga 800 pengunjung.

YOLANDA AGNE | TIKA AYU I JULI HANTORO I NAOMY A. NUGRAHENI

Pilihan Editor: Profil Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Bali Soal Baliho Ganjar-Mahfud MD Diturunkan

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

5 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

7 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

8 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

16 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

16 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

17 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

19 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

19 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

21 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

21 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya