TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pemilu 2024. Hal ini agar tak sampai mengganggu kenyamanan aktivitas wisata yang menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah itu.

Kerawanan pemilu yang diantisipasi salah satunya gesekan atau konflik antar pendukung partai politik yang berkampanye juga aktivitas-aktivitas pemicunya.

"Kami telah mendirikan 14 posko pengamanan yang tersebar di tiap kemantren (kecamatan) di Kota Yogyakarta untuk pengamanan Pemilu 2024," kata Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Saiful Anwar di sela apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Progo, di Yogyakarta, Selasa 17 Oktober 2023.

Saiful menuturkan seluruh posko yang disebar di wilayah Kota Yogyakarta juga disiagakan personil yang akan memonitor aktivitas massa. Terutama ketika masa kampanye dimulai.

Selain itu, ada pengaturan-pengaturan tertentu terkait rute yang bisa dilalui kampanye dan rekayasa agar tidak terjadi penumpukan massa. Mengingat nyaris semua jalur di Kota Yogyakarta kesehariannya ramai lalu lintas kendaraan wisata.

Dalam Pemilu 2024, untuk proses pengamanan dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan Pemilu 2024 disiagakan 1.400 personel kepolisian di Kota Yogyakarta.

"Kami juga dibantu personel dari TNI, Dishub dan Satpol PP Kota Yogya dalam pengamanan Operasi Mantap Brata Progo," ungkapnya.

Knalpot brong dan minuman keras oplosan

Kepolisian Kota Yogyakarta pun juga telah menyita sekitar 2.754 knalpot brong atau blombongan sejak April hingga Oktober 2023. Hal ini dilakukan agar pada masa kampanye mendatang, tak ada lagi penggunaan knalpot dengan suara memekakkan telinga itu dan mengganggu kenyamanan pengendara lain.

Selain itu, sejumlah minuman keras oplosan yang disita sejak Juli hingga saat ini mencapai 3.000 botol. Sedangkan untuk obat berbahaya jenis pil Yarindu yang disita ada 10.700 butir. Semua knalpot brong, minuman keras dan obat terlarang yang disita, dimusnahkan dalam apel pasukan itu.

Penjabat Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo, menambahkan bahwa untuk mengantisipasi kerawanan pemilu tak cukup hanya dilakukan saat ada kejadian. Melainkan juga lewat tindakan preventif atau pencegahan.

"Untuk menciptakan situasi kondusif, hal hal yang bisa memicu terjadinya kerawanan itu juga harus diatasi," kata dia.

Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo sebelumnya menyatakan berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi. Selain itu, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III Polri, terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan.

Oleh karena itu, bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, perlu langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin.

Pilihan editor: Mengintip Menu Santap Malam Ganjar Pranowo di Rumah Butet Kartaredjasa di Yogyakarta