TEMPO.CO, Yogyakarta - Kondisi melimpahnya destinasi yang mendatangkan jutaan wisatawan tiap tahun ke Yogyakarta seolah berbanding terbalik dengan statusnya yang belakangan tersorot dengan predikat provinsi termiskin di Jawa. Label Yogyakarta sebagai provinsi termiskin di Jawa per September 2022 itu dilansir Badan Pusat Statistik atau BPS awal 2023 ini.

"BPS tidak salah, hanya saja kalau mau objektif melihat kondisi kemiskinan itu harus multidimensi," kata Sekretaris DIY Kadarmanta Baskara Aji, Selasa, 24 Januari 2024.

Aji membeberkan predikat Yogyakarta sebagai provinsi termiskin manakala indikator yang digunakan BPS masih menitikberatkan pada besarnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi pangan. Atau dengan kata lain belum menghitung pendapatan per kapita masyarakat, melainkan baru pengeluaran per kapita.

Padahal indikator pengeluaran per kapita ini, kata Aji, tak cukup menggambarkan realitas sebenarnya masyarakat di Yogya. Khususnya yang tinggal di pedesaan yang kesehariannya memiliki kebiasaan tertentu.

"Warga terutama di pedesaan Yogya memiliki ciri khas, mereka lebih gemar menabung dan berinvestasi dalam bentuk aset, seperti ternak, sementara perhitungan BPS tidak menghitung aset yang dimiliki itu," kata Aji.

Aji mencontohkan Pemda DIY pernah melakukan intervensi untuk mencoba mendongkrak pengeluaran atau belanja masyarakat di pedesaan untuk mengetahui apakah pengeluarannya meningkat. Intervensi itu dilakukan lewat bantuan sosial dalam bentuk uang tunai.

Namun saat kembali disurvei, menurut Aji, ternyata uang bantuan itu rata-rata dipakai masyarakat untuk menabung atau menambah aset lagi seperti dibelikan hewan ternak. Uang tak dibelanjakan untuk konsumsi.

"Kami pernah membuat intervensi (untuk menaikkan belanja pengeluaran masyarakat) dengan memberi bantuan uang tunai Rp 1 juta, tapi uang itu tidak dibelanjakan (untuk makanan) melainkan dibelikan kambing, tambahan aset seperti inilah yang tidak masuk perhitungan BPS," kata Aji.

Karena itu, menurut Aji, bisa saja dalam warga yang tersurvei masuk kategori miskin itu, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh memiliki sejumlah ternak dari hasil menabungnya. "Jadi warga itu lebih senang menabung dan investasi, meskipun terlihat rumahnya tidak berlantai tetapi dia memiliki kambing Etawa," ujarnya.

"Ada juga yang pekerjaannya pegawai non PNS dan tergolong miskin, tetapi memiliki 3 sapi dan 5 kambing di rumahnya," kata Aji menceritakan pengalamannya saat menjenguk salah satu pegawainya.

Berkaca dari pengalaman itu, menurut Aji, untuk menentukan seorang warga masuk kategori miskin atau tidak, semestinya secara multi dimensi. "Bukan berdasarkan berapa pengeluaran perbulannya untuk belanja, tetapi apa yang dimakan apa dan berapa nilainya," kata dia.

Sebab, ketika warga mengkonsumsi makanan dari hasil panen sawah atau kebunnya sendiri seringkali tak terungkap latarnya. Misalnya, dulu berapa pengeluarannya saat membeli bibit, tenaga dan biaya operasional membesarkan tanaman itu sampai bisa dipanen dan dikonsumsi sendiri. "Warga (di pedesaan umumnya) mengkonsumsi hasil panennya sendiri, padahal untuk sampai bisa panen itu kan jelas ada biayanya tapi tidak terungkap," kata Aji.

Baca juga: Kunjungan Wisata Tinggi, Mengapa Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Jawa?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.