Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Reporter

Tempo.co

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 29 April 2022 15:15 WIB

gedung bappenas setkab.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan ibu kota negara atau IKN pindah ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2024. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib bangunan pemerintah yang ada di Jakarta saat ini?

Dalam acara Ruang Bincang bertajuk "Menyajikan Romantisme dan Momen-momen Historis yang Terjadi Sepanjang Gedung Bappenas Berdiri dan Geneologi Kementerian PPN/Bappenas dalam Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Nasional dari Masa ke Masa", Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Himawan Hariyoga mengatakan, gedung Bappenas di Jakarta nantinya akan menjadi Museum Bappenas. "Sebagai perancang pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran unik, yaitu membangun peradaban," kata Himawan Hariyoga dalam acara yang berlangsung pada 19-20 April 2022, itu.

Himawan mengatakan, inisiasi pendirian Museum Bappenas datang dari Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, keberadaan Museum Bappenas penting karena berkontribusi besar dalam perencanaan pembangunan nasional. Gagasan mendirikan museum kemudian direalisasikan pada 2019 melalui pembentukan Tim Kajian Pendirian Museum yang diinisiasi Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Parulian Silalahi.

Acara Ruang Bincang bertajuk "Menyajikan Romantisme dan Momen-momen Historis yang Terjadi Sepanjang Gedung Bappenas Berdiri dan Geneologi Kementerian PPN/Bappenas dalam Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Nasional dari Masa ke Masa" yang diadakan oleh Kementerian PPN atau Bappenas pada April 2022. Dok. Istimewa

Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas terletak di titik tengah poros Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ketika ibu kota negara pindah ke Nusantara, Himawan Hariyoga melanjutkan, gedung-gedung pemerintahan sejatinya tidak terbengkalai.

Advertising
Advertising

Saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memikirkan solusinya. Sejumlah pakar juga mengusulkan konversi fungsi gedung pemerintahan. Himawan Hariyoga mengingatkan ihwal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia, sehingga tidak lagi bersifat Jawa sentris.

Baca juga:
Anggaran IKN di APBN 2023 Bakal Sedot Rp 30 T, Indef: Jangan Terlalu Membebani

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Berita terkait

World Water Forum, Indonesia Siapkan Masakan Khas Nusantara

9 jam lalu

World Water Forum, Indonesia Siapkan Masakan Khas Nusantara

Para kepala negara dan delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 akan dijamu pada sambutan makan malam dengan jamuan masakan tradisional khas Nusantara

Baca Selengkapnya

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

13 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

14 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

18 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Mengenal IHA, Badan Baru yang Diluncurkan Kemendikbudristek

1 hari lalu

Mengenal IHA, Badan Baru yang Diluncurkan Kemendikbudristek

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, salah satu langkah pertama yang telah dilakukan IHA adalah memperbarui Museum Song Terus di Pacitan, Jawa Timur

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya