TEMPO.CO, Yogyakarta - Kebijakan larangan mudik lebaran yang dikeluarkan pemerintah pusat mulai 6 sampai 17 Mei membuat kalangan pelaku perhotelan di Yogyakarta meradang.

Berbagai persiapan menyambut wisatawan dan segala prosedur yang sudah mereka tempuh untuk mengantisipasi penularan Covid-19 selama ini dirasa sia-sia.
"Tentu soal larangan mudik libur lebaran itu akan menjadi badai sendiri bagi dunia wisata di Yogya,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, Sabtu, 27 Maret 2021.

Deddy memprediksi akibat kebijakan itu industri wisata, terutama tingkat okupansi hotel yang trennya sudah mulai membaik belakangan akan kembali anjlok. “Padahal awalnya kami sangat senang sekali dengan diperbolehkannya mudik saat itu," kata dia.

Deddy menilai dengan larangan mudik itu dikhawatirkan akan mempengaruhi tren berwisata ke depan. Bagaimana ketika pelaku wisata sudah berupaya memenuhi berbagai standar protokol kesehatan dan menyiapkannya dengan matang, namun ternyata tak mendapatkan kepercayaan.

"Segalanya sudah kami persiapkan jauh hari untuk momen libur lebaran ini, bahkan promosi pun tengah kami gencarkan untuk menarik wisatawan," kata Deddy.

Ia pun berharap aturan larangan mudik hanya diperuntukkan bagi pemudik. Sedangkan untuk kegiatan wisata masih diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan standarisasi dari pemerintah.

"Sejauh ini informasi yang kami dapat larangan hanya untuk pemudik. Sehingga, kami pun berharap pengaruhnya tidak begitu besar meskipun dipastikan tetap mempengaruhi laju iklim wisata," kata Deddy.

Menurut dia, apabila pemudik belum diterima keluarganya atau desa/kampungnya, maka mereka bisa tinggal di hotel dahulu dengan protokol yang sudah diatur seksama pihak hotel.
Deddy menuturkan sebelum regulasi larangan mudik itu diadopsi Pemerintah DIY, PHRI mengusulkan agar hal itu bisa ditinjau ulang.

“Sepanjang protokol kesehatan bisa ditaati, adaptasi kebiasan baru juga dijalankan, kami berharap mudik bisa diijinkan sehingga ekonomi menggeliat lagi,” kata Deddy.

Ia berharap agar kebijakan pemerintah jangan mudah berubah-ubah.
“Kebijakan berubah-ubah bikin pusing dan bingung sektor pariwisata,” ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro mengatakan kebijakan larangan mudik lebaran bakal berimbas lagi pada sektor wisata Yogya yang belakangan mulai bersiap dan menggencarkan promosi. "Terkait larangan mudik itu, kami hanya imbau pemerintah kota Yogyakarta tetap menjalankan saja kalender agenda wisata yang sudah dibuat, soal aturan itu kami akan bahas dengan pemerintah," kata dia.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Yogyakarta Perketat Masuk Desa hingga Awasi Bandara