TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui program 10 Bali Baru atau 10 New Bali membuat beberapa daerah merasa iri karena sektor pariwisata mereka dianggap tidak diperhatikan atau tak menjadi prioritas pemerintah pusat. Dalam acara Ngobrol @Tempo bertajuk 'Komitmen CEO pada Pariwisata Indonesia', Menteri Arief Yahya menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut.

Baca: 6 Jurus Menteri Arief Yahya Tingkatkan SDM Pariwisata Milenial

"Ini perintah Presiden," kata Arief Yahya di Gedung Tempo, Senin 15 April 2019. Sepuluh Bali Baru yang dikembangkan mulai tahun ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara; Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung; Tanjung Lesung di Banten; Kepulauan Seribu di Jakarta; Borobudur di Jawa Tengah; Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur; Mandalika di Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur; Wakatobi di Sulawesi Tenggara; dan Morotai di Maluku Utara.

Setelah menetapkan 10 Bali Baru tadi, Presiden Joko Widodo, menurut Arief Yahya, menajamkan lagi ke tiga destinasi wisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. "Tambah satu lagi sebenarnya, yakni Labuan Bajo," ucap dia.

Menteri Arief Yahya menjelaskan pemerintah harus membuat prioritas dan fokus pada destinasi wisata tertentu jika ingin berhasil menggenjot devisa dari sektor wisata. "Ini demi fokus. Prinsipnya kalau mau semuanya, kamu akan kehilangan semuanya," katanya.

Baca juga:
Menteri Arief Yahya Sebut ke Gubernur Riau Wisatawan Paling Royal

Meski begitu, Menteri Arief Yahya memahami kekhawatiran para kepala daerah. "Makanya saya jadi agak melanggar arahan presiden. Tanpa sepengetahuan presiden, saya mengirim surat kepada gubernur untuk menentukan tiga destinasi wisata prioritas di wilayahnya," kata Arief Yahya. "Tapi hasilnya, tak banyak yang merespons."

Menteri Arief Yahya menjelaskan salah satu cara agar potensi wisata bisa berkembang adalah dengan membuka kehadiran investor melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. "Kenapa KEK? Karena tantangan terbesar negara berkembang adalah perizinan. Investor selalu dilempar-lempar saat mengurus izin dan tidak ada yang selesai dalam waktu sehari," ucap dia.

Beda kondisinya dengan di Kawasan Ekonomi Khusus seperti yang sudah dikembangkan di Nusa Dua, Bali dan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. "Di sana saya jamin, setiap investor yang datang langsung minta lot di mana dan mau bangun apa. Semua selesai dalam sehari," ucap dia. "Plus disambut dengan senyum yang paling manis di sana."

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang juga hadir di acara Ngobrol @Tempo berbagi kiat sukses membangun pariwisata kendati daerahnya tidak masuk dalam 10 Bali Baru. "Tanpa harus masuk 10 Bali Baru, dengan semangat dan strategi kami bisa berkembang," ucap dia.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. TEMPO/Fajar Januarta

Azwar Anas lantas membeberkan beberapa hal yang mampu mendongkrak citra pariwisata Banyuwangi hingga meraih penghargaan terbaik di ajang United Nations World Tourism Organization atau UNWTO Awards ke-12 di Madrid, Spanyol pada 2016. Kabupaten Banyuwangi menyabet penghargaan The Winner of Re-Inventing Goverment in Tourism untuk kategori Innovation in Public Policy Governance atau Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.