Sejumlah komodo berkumpul dalam kunjungan di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Ahad, 14 Oktober 2018. Pulau Rinca yang merupakan zona inti Taman Nasional Komodo, dihuni lebih dari 1.500 ekor komodo. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Kupang - Rencana penutupan Taman Nasional Komodo masih bergulir kencang.Kini DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti Menteri Lingkungan Hidup atau Presiden, terkait rencana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) di Manggarai Barat.
"Kami minta agar Gubernur menyurati pemerintah pusat atau presiden terkait rencana penutupan ini," kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kupang, Selasa, 22 Januari 2019.
Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar penutupan TNK selama setahun itu bisa diterima dengan baik oleh pemerintah pusat yang selama ini mengelola TNK.
"Idenya baik, tapi harus tetap dalam koridor aturan, sehingga tidak ada gesekan dengan pemerintah pusat," kata Anwar.
Sebelum dilakukan penutupan, dia juga meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan revitalisasi di TNK itu. "Apa yang mau dikerjakan oleh pemerintah daerah segera dilakukan," katanya.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup terkait penutupan TNK itu. "Menteri menyambut baik rencana tersebut," katanya.
Dia mengaku penutupan ini dilakukan untuk merevitalisasi TNK, karena dalam taman nasional itu, ada komodo, binatang purbakala yang harus dijaga habitatnya. "Sekarang ini tidak bisa disebut sebagai taman, karena kondisinya memprihatinkan," tegasnya.
