Prancis akan Menaikkan Tiket Masuk Situs Ikonik untuk Turis dari Luar Uni Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan dana untuk merestorasi warisan nasional, Prancis berencana mengenakan tarif lebih tinggi bagi pengunjung non-Uni Eropa yang ingin memasuki situs wisata ikonik.

Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk membantu menjaga pemeliharaan situs-situs bersejarah Prancis, yang terkenal di seluruh dunia. Kebijakan ini diperkirakan akan berlaku pada awal Januari 2026 dan akan fokus pada situs terkenal seperti Museum Louvre dan Istana Versailles.

Dati menilai wisatawan dari luar Uni Eropa harus berkontribusi lebih besar karena mereka juga ikut menikmati dan mendapatkan pengalaman keindahan situs warisan budaya Prancis. "Tidak adil jika pengunjung dari Prancis dan Brasil membayar harga yang sama untuk masuk ke Louvre," ungkap Dati. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Prancis seharusnya tidak menanggung biaya pemeliharaan situs bersejarah tersebut.

Katedral Notre-Dame juga menjadi salah satu target dari kebijakan ini. Dati merencanakan biaya tambahan sebesar Rp 84 ribuan bagi pengunjung yang ingin mengunjungi gereja ikonik tersebut setelah dibuka kembali pada bulan Desember mendatang. Hasil dari biaya simbolis ini akan diarahkan untuk mendukung pemulihan situs keagamaan lainnya di Prancis, seperti yang dikatakan Dati, “untuk menyelamatkan gereja-gereja di Paris dan seluruh Prancis dari ancaman kemiskinan”.

Namun, rencana ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak, termasuk staf Louvre, mengungkapkan kekhawatiran tentang mekanisme pengecekan keamanan pengunjung, yang dinilai menambah beban administrasi dan mengancam kenyamanan pengunjung. Sementara itu, Ariel Weil, Wali Kota Paris Centre, menolak rencana pengenaan biaya masuk ke Notre-Dame, menyebutnya sebagai “pengejut moral,” mengingat bahwa gereja tersebut seharusnya menjadi tempat ibadah yang terbuka untuk semua orang tanpa dikenakan biaya.

Menurut Dati, dana yang dihasilkan dari kebijakan ini diharapkan mencapai sekitar €75 juta per tahun. Sumber daya ini diharapkan dapat membiayai proyek besar pelestarian warisan budaya Prancis serta mendukung upaya mempertahankan status Prancis sebagai pusat seni dan sejarah dunia. Data ini menegaskan bahwa perpajakan saja tidak cukup, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan melalui kebijakan yang adaptif seperti ini.

Meskipun tanggal resmi penerapan kebijakan ini adalah Januari 2026, tarif pasti untuk objek wisata populer masih dalam tahap pengkajian. Tidak jelas pula apakah kebijakan ini akan diterapkan di semua tempat wisata atau hanya beberapa situs penting saja. Namun Dati menegaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak positif pada pelestarian situs warisan nasional dan memberikan kontribusi besar dalam sejarah masa depan Prancis.

Kebijakan ini juga mengundang lebih luas terkait perlindungan dan pelestarian budaya. Prancis mencontohkan bahwa menjadi negara yang kaya akan warisan budaya juga berarti siap menghadapi tantangan pendanaan, dan rencana seperti ini diharapkan mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan serta menarik lebih banyak dukungan dari pengunjung internasional.

PUTRI ANI | TIMEOUT | CONNEXION FRANCE

Pilihan editor:  Kota Seribu Air Mancur di Prancis yang Menarik Dikunjungi