TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Bali tengah menyusun regulasi untuk menjaga tempat suci umat Hindu dari perlakukan tak pantas para turis. "Ini salah satu upaya pemerintah untuk menjaga pura. Kesucian pura di Bali perlu dijaga, karena itu merupakan roh dari adat istiadat dan budaya Bali," kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Senin, 17/9.

Cok Ace, demikian sapaan akrab Wakil Gubernur, saat itu menghadiri rapat dengan sejumlah tokoh masyarakat di DPRD Bali. Pemerintah, kata dia, juga akan mengevaluasi sistem pariwisata di Pulau Dewata. "Apakah karena kita terlalu terbuka dengan wisatawan sehingga terlalu banyak yang datang?”

Gagasan tentnag perluanya regulasi itu mencuat setelah beredar foto di media sosial seorang turis asal Denmark berjongkok di atas pelinggih (tempat suci umat Hindu) Pura Luhur Batukaru, Tabanan, Bali. Hal semacam itu sebelumnya sudah kerap terjadi.

Menurut Cok Ace salah satu sebabnya adalah begitu banyaknya wisawatan yang datang ke Bali (mencapai enam juta kunjungan pertahun), dan kebanyakan dari mereka tidak didampingi pramuwisata. "Jika pun ada, masih banyak guide liar yang beroperasi. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi kami," kata Cok Ace yang juga Ketua PHRI Bali.

Cok Ace juga mengajak masyarakat Bali untuk merenung mengapa kejadian seperti ini terjadi berulang kali. Dia mengajak masyarakat introspeksi dan tetap menjunjung adat serta kesucian pura,

Ketua PHDI Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana berharap pemerintah bisa mengembalikan fungsi pura sebagai tempat suci/persembahyangan. Dia mendorong pemerintah memfasilitasi desa pakraman (desa adat) dan PHDI untuk melakukan pengelolaan tempat suci, serta memfasilitasi pesamuan agung desa pakraman dalam menyatukan persepsi menjaga kesucian Bali.

"Sementara berkaitan dengan kasus wisatawan asing di Pura Batukaru tersebut, kami mohon Polda Bali melakukan proses hukum dan mengamankan pelaku," kata Sudiana.

ANTARA