Tarik Turis Asing Pasca-MERS, Korsel Bebaskan Visa Kunjungan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kawasan wisata Garden of Morning Calm yang dipenuhi pengunjung di Gapyeong, Korea Selatan (20/12). (AP Photo/Ahn Young-joon)

    Suasana kawasan wisata Garden of Morning Calm yang dipenuhi pengunjung di Gapyeong, Korea Selatan (20/12). (AP Photo/Ahn Young-joon)

    TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan akan membebaskan visa bagi pengunjung dari Cina dan Asia Tenggara dalam usahanya untuk meningkatkan kembali jumlah wisatawan mancanegara setelah negara itu dilanda virus Middle East respiratory syndrome (MERS).

    Menurut laporan France 24 yang dilansir pada 1 Juli 2015, pengumuman tersebut dibuat setelah negara itu dilaporkan tidak lagi mencatat kasus baru selama empat hari berturut-turut.

    Departemen Kehakiman Korea Selatan mengatakan visa yang telah dikeluarkan akan diperpanjang selama tiga bulan setelah negeri itu memasuki puncak musim wisatawan pada Juli dan Agustus.

    "Langkah ini bertujuan meningkatkan industri pariwisata yang terkena imbas akibat wabah MERS," kata Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan.

    Wabah yang dideteksi menjangkiti 182 orang di Korea Selatan dan telah membunuh 33 di antaranya itu menjadi pukulan serius bagi industri pariwisata. Pulau Jeju mengalami penurunan 46 persen pengunjung asal Cina pada Juni dibandingkan dengan tahun lalu.

    Wakil Menteri Pariwisata Kim Chong telah memperingatkan, pendapatan negara bisa berkurang hingga triliunan rupiah jika jumlah wisatawan asing turun 50 persen.

    Biaya visa senilai US$ 15 akan dibebaskan dari 6 Juli-30 September kepada mereka yang bepergian secara berkelompok, termasuk wisatawan dari Cina, Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Vietnam.

    Sedangkan wisatawan yang bepergian dalam kelompok dengan visa Jepang diizinkan memasuki Korea Selatan dan menginap hingga 15 hari.

    FRANCE 24 | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.