TEMPO.CO, Jakarta - Surat rekomendasi dari Kementerian Agama tak lagi dibutuhkan sebagai syarat pembuatan paspor haji dan umrah. Hal itu sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Kita sudah tidak lagi memberlakukan rekomendasi Kementerian Agama atau kepala Kantor Agama di daerah untuk pemohon paspor untuk umrah," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim, Ahad, 5 Maret 2023.
Menurut Silmy, paspor adalah hak dari setiap warga negara dan Ditjen Imigrasi wajib memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan paspor. "Orang mau ibadah saja masa harus minta rekomendasi? Kita permudah, langsung kita kasih," ujarnya.
Syarat surat rekomendasi Kemenag itu diberlakukan sejak 2017 oleh Ditjen Imigrasi sebagai pihak yang berwenang menerbitkan paspor. Imigrasi bersurat ke Kemenag yang meminta adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kemenag dalam proses pengurusan paspor jemaah umrah dan haji khusus melalui Surat Edaran Nomor B-7001/DJ.I/Hk.00.5/03/2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Pemohon Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus.
Silmy mengatakan syarat surat rekomendasi dalam permohonan paspor mungkin dianggap bukan urusan sulit bagi sebagian masyarakat, namun bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota besar, syarat tersebut bisa cukup merepotkan. "Jangan lihat Jakarta. Misalnya dia ada di Sumatera, dia harus empat jam dari rumah atau kampungnya ke kantor imigrasi daerah, kemudian pemohon paspor itu harus ada rekomendasi, beliau balik lagi empat jam. Habis waktu untuk bolak balik," kata dia.
Baca Juga:
Silmy pun mengatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari masyarakat mengenai apa saja yang harus diperbaiki dari layanan imigrasi.
Kemenag sambut baik
Menurut Anna, kebijakan tersebut memang bagi sebagian orang dianggap merepotkan. Dengan pencabutan itu, jemaah bisa mendapatkan kemudahan dalam ibadahnya.
Karena sudah dicabut, nantinya jamaah umrah dan haji khusus sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag. "Kita dukung Ditjen Imigrasi tidak lagi persulit jemaah,” kata Anna.
Pilihan Editor: Mulai 2024, Warga Inggris Kena Biaya Tambahan untuk Masuk Negara Uni Eropa
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
