TEMPO.CO, Yogyakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti masih belum meratanya vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia air meskipun pada 2023 ini pintu kunjungan wisata telah dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan membuat masyarakat lokal di kawasan pelosok rentan jika kasus kembali naik. Apalagi belum ada satu pun pihak yang yang bisa memastikan Covid-19 sudah selesai.
"Untuk para traveler yang berdatangan ke destinasi dengan capaian vaksinasinya masih rendah mungkin tak jadi masalah, karena untuk perjalanan ke sana mereka biasanya sudah melalui rangkaian vaksinasi yang dipersyaratkan," kata Wakil Sekretaris Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah Ekorini Listiowati dalam forum di Yogyakarta, Kamis, 9 Februari 2023.
Ekorini yang juga koordinator seluruh rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiah di Indonesia itu mengatakan, hasil pertemuan terakhir pihaknya dengan Kementerian Kesehatan RI pertengahan Januari 2023 lalu, capaian vaksinasi I dan II di Indonesia telah memenuhi target yakni di atas 80 dan 70 persen. Namun untuk vaksinasi dosis III yang diikuti dosis IV, seluruhnya masih di bawah 70 persen.
5 Provinsi dengan Capaian Vaksinasi Covid-19 Rendah
"Sedikitnya ada lima provinsi yakni tiga di Papua dan juga Nusa Tenggara Timur dan Maluku yang capaiannya masih jauh di bawah target," kata Ekorini dalam forum bertajuk Strategi Kesehatan Muhammadiyah dalam Masa Transisi Endemi itu.
Ekorini menuturkan, penyelenggaraan vaksinasi bagi masyarakat di wilayah terpencil namun memiliki destinasi wisata yang memungkinkan mobilitas besar ini seharusnya masuk dalam prioritas. Terutama ketika dunia sedang menyambut transisi dari pandemi menuju endemi.
"Jangan dibayangkan semua daerah memiliki infrastruktur sama sehingga berpikir vaksinasi bisa dilakukan kapan saja," kata dia. Vaksinasi membutuhkan persiapan banyak termasuk menyiagakan ambulans untuk berjaga jika muncul efek samping pada pasien. Perempuan yang selama pandemi 2021-2022 berkeliling ke sejumlah pelosok nusantara menggelar vaksinasi itu menceritakan salah satu pengalamannya di kawasan Indonesia timur yang infrastruktur dan sarana mobilitasnya masih serba terbatas tahun lalu.
Tahapan vaksinasi yang sampai empat kali atau booster kedua itu tentu butuh komitmen pemerintah menjaminnya agar terlaksana tuntas hingga pelosok. Ekorini membeberkan kuatnya gaung transisi pandemi menuju endemi yang diikuti penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sejak akhir 2022 lalu, butuh kebijakan pendukung.
Sehingga mobilitas tanpa sekat yang kini sudah bisa dilakukan seluruh lapisan masyarakat dan kendornya protokol kesehatan tak memicu kembali kasus secara besar besaran yang sulit ditangani. "Untuk penguatan imunitas warga semestinya jadi prioritas, karena meski capaian vaksinasi itu di tingkat provinsi tampak tinggi, setelah dicek kabupaten-kabupaten ternyata rendah," kata Ekorini.
Menurut dia, dalam masa transisi pandemi menuju endemi ini rumah sakit-rumah sakit perlu memiliki hospital preparedness plan atau rencana kesiapsiagaan rumah sakit untuk menghadapi bencana biologis seperti wabah. Organisasi kemasyarakatan juga perlu memiliki lembaga startegis yang berfokus penanganan bencana biologis. Muhammadiyah, kata Ekorini, kini memiliki lembaga startegis bernama Muhammadiyah Covid-19 Command Centre yang siap diaktifkan jika kasus tiba-tiba naik dan butuh respon cepat.
PRIBADI WICAKSONO
Pilihan Editor: Thailand Cabut Syarat Bukti Vaksin Covid-19 untuk Turis Asing
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
