Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Persentase Kasus Covid-19 Naik, Ini Status PPKM Yogya Menjelang Libur Akhir Tahun

image-gnews
Kawasan Tugu Jogja diberi pagar keliling guna menghalau wisatawan berswafoto, Senin, 11 Januari 2021. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kawasan Tugu Jogja diberi pagar keliling guna menghalau wisatawan berswafoto, Senin, 11 Januari 2021. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kementerian Kesehatan dan sejumlah kepala daerah menggelar kembali rapat koordinasi (rakor) kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Penanganan Covid-19 Jawa-Bali, Jumat, 4 November 2022. Pertemuan pemerintah pusat dan daerah itu menyoroti persentase kasus Covid-19 di Indonesia yang meningkat dalam beberapa hari terakhir, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Satu hal yang mengemuka dalam pertemuan itu, tren kenaikan kasus bersamaan sebaran merebaknya subvarian Omicron XBB itu diprediksi terus berlangsung hingga jelang akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. "Dari prediksi pemerintah, kasus Covid-19 akan mencapai puncaknya dalam 40 hari dan kemudian akan kembali turun," kata Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 DI Yogyakarta Biwara Yuswantana usai rakor yang dipimpin Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan itu.

Status PPKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Biwara pun menyinggung status PPKM DIY dengan situasi itu. Menurut dia, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini masih menerapkan kebijakan PPKM Level 1. "Jadi, tetap pakai masker di dalam ruangan dan kalau di luar lihat situasinya," kata Biwara. Dalam kebijakan PPKM Level 1, destinasi destinasi wisata pun tetap diizinkan beroperasi normal. 

Menurut Biwara, walaupun ada kenaikan kasus, kondisi penularan Covid-19 di DI Yogyakarta situasinya masih tergolong terkendali. Ini terbukti dari persentase keterisian bed rawat inap pasien di rumah sakit rujukan juga tidak ada kenaikan signifikan. 

Biwara mengatakan, hasil penelusuran Satgas Covid-19 DI Yogyakarta kenaikan kasus terjadi karena mayoritas penyintas hanya mengalami gejala ringan atau pun tanpa gejala. "Memang ada peningkatan dari sisi kasus tapi mayoritas tanpa gejala, artinya dampaknya tidak berat," katanya menambahkan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari belum dapat memastikan keberadaan subvarian Omicron XBB merupakan penyebab kenaikan jumlah kasus Covid-19 di DIY. “Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan sampel dengan metode whole genome sequencing (WGS) untuk mendeteksi persebaran virus subvarian baru tersebut di wilayah DI Yogyakarta,” kata Setyarini.

Menurut dia, perlu diurutkan agar dapat melihat subvarian virusnya. “Kurang lebih seminggu ke depan paling cepat. Karena untuk WGS kita harus mengumpulkan beberapa sampel," katanya. 

Penerapan PCR Test ke Bali

Adapun Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa pihaknya masih mengkaji pemberlakuan kebijakan PPKM di Indonesia utamanya di Provinsi Bali jelang agenda G-20 pada pertengahan November 2022 nanti. Ia menyampaikan kemungkinan untuk kembali memberlakukan PCR test pada seseorang yang akan masuk ke provinsi Bali, termasuk para delegasi yang akan berpartisipasi dalam G-20. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal tersebut diberlakukan setidaknya 10 hari sebelum dan selama pelaksanaan G-20 di Bali. Skema ini dinilai perlu dilakukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan pada agenda internasional yang akan dihadiri setidaknya 18 kepala negara itu. 

“Kasus Covid-19 sedang meningkat hampir 5 ribu/hari di Indonesia. Jumlah kematian juga turut meningkat meskipun belum signifikan seperti pada pertengahan tahun,” kata dia. Melihat situasi yang ada, ia minta PPKM level tetap diterapkan dan kembali berlaku selama 2 minggu. 

Untuk menjaga pemulihan ekonomi, selama 2 minggu ke depan, Luhut meminta semua kabupaten kota tetap pada level 1. "Saya minta Kemendagri menyiapkan Inmendagri terkait dan mengganti Inmendagri PPKM level ke inmendagri transisi ditunda hingga kasus menurun dan setelah pelaksanaan G20,” kata dia. 

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga: Yogyakarta Masuk PPKM Level 1, Perhelatan Mode Bakal Maraton Sampai Oktober 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Maju Mundur Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Ada Sengkarut?

21 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Maju Mundur Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Ada Sengkarut?

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


PKBI Sebut Pengambilalihan Kantor oleh Kemenkes Tidak Sesuai Prosedur

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Eko Maryadi saat ditemui Tempo di kantornya yang tengah dilakukan penertiban oleh aparat pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PKBI Sebut Pengambilalihan Kantor oleh Kemenkes Tidak Sesuai Prosedur

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi mengatakan pengambilalihan secara paksa kantor PKBI oleh Kemenkes tidak sesuai prosedur.


Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

1 hari lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

Ada sembilan langkah yang dilakukan pemerintah lewat Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat


SK Gubernur Ali Sadikin Jadi Dasar PKBI Pertahankan Kantornya dari Pengambilalihan oleh Kemenkes

1 hari lalu

Pengurus KBI mendirikan Posko Rumah Perjuangan PKBI sebagai simbol untuk tetap bertahan di kantornya yang telah diambil alih secara paksa oleh Kementrian Kesehatan Rabu, 17 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
SK Gubernur Ali Sadikin Jadi Dasar PKBI Pertahankan Kantornya dari Pengambilalihan oleh Kemenkes

PKBI menyatakan SK Gubernur DKI Ali Sadikin itu belum dicabut dan menjadi dasar bagi mereka menempati kantor di Jalan Hang Jebat.


Bantah Tuduhan Kemenkes Sewakan Ruangan Kantor, PKBI: Itu Kampanye Busuk Mereka

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Eko Maryadi saat ditemui Tempo di kantornya yang tengah dilakukan penertiban oleh aparat pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bantah Tuduhan Kemenkes Sewakan Ruangan Kantor, PKBI: Itu Kampanye Busuk Mereka

PKBI menuduh balik Kemenkes melakukan kampanye busuk soal penyewaan ruangan di kantor PKBI di Jalan Hang Jebat.


INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

2 hari lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga tiket pesawat yang ditanggung penumpang.


PKBI Buka Posko Darurat Usai Kantornya Dikosongkan Aparat Gabungan

3 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
PKBI Buka Posko Darurat Usai Kantornya Dikosongkan Aparat Gabungan

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) membuka posko darurat usai kantor PKBI dikosongkan dan disegel aparat gabungan.


Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

4 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi pada 17 Agustus

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti.


Sandiaga Uno: Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. TEMPO/Bagus Pribadi
Sandiaga Uno: Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

Menteri Sandiaga Uno mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat.


Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

7 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan BBM bersubsidi ini 17 Agustus 2024.