Destinasi Wisata yang Mewajibkan Pengunjung Sudah Disuntik Vaksin Booster

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi vaksinasi (Pixabay.com)

    Ilustrasi vaksinasi (Pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai melaksanakan penyuntikan vaksin booster hari ini, Rabu, 12 Januari 2022. Di sejumlah negara, otoritas setempat sudah menerapkan kebijakan bagi para pengunjung, hanya boleh masuk apabila sudah mendapatkan vaksin pacu.

    Mengutip laman Travel Pulse, pengelola beberapa destinasi wisata dengan ketat mensyaratkan pengunjung harus sudah memperoleh vaksinasi booster. Di Hawaii misalkan, wisatawan yang akan ke Pulau Maui harus menunjukkan bukti vaksinasi booster atau tes negatif bila ingin makan malam di dalam restoran, masuk bar, atau olahraga di pusat kebugaran.

    Mulai 15 Januari 2022, wisatawan yang hendak bertolak ke Prancis wajib menyertakan bukti vaksinasi booster untuk memperoleh French Health Pass. Ini adalah sertifikat sebagai bukti turis tersebut bisa masuk ke museum hingga bar. Pemerintah Belanda juga mengumumkan kewajiban sertifikat vaksin booster kepada para pelancong mulai Februari 2022.

    Sementara Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan dengan kapal pesiar terlepas dari status vaksinasi. Alasannya, Covid-19 varian Omicron sudah menyebar ke berbagai negara.

    Pemerintah Uni Emirat Arab mewajibkan warganya untuk mendapatkan vaksinasi booster bila ingin bepergian ke luar negeri.

    Baca juga:
    Tetap Ikuti 5 Tips Wisata Aman Berikut Meski Sudah Ada Vaksin Covid-19

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.