Libur Natal dan Tahun Baru, Yogyakarta Genjot Vaksinasi dan Larang ASN Mudik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan jajaran kepala dinas untuk proaktif mengawasi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kerjanya agar mematuhi larangan cuti, mudik dan berpergian ke luar daerah pada libur Natal dan Tahun Baru.

    "Kepala dinas bertanggung jawab mengawasi (mobilitas) ASN di lingkungannya, lewat absensi," kata Sultan HB X, Kamis, 2 Desember 2021

    Instruksi Sultan ini menyusul kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ASN selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan selama periode libur akhir tahun itu untuk mengantisipasi tren kasus Covid-19 tak melonjak kembali. 

    "Para pejabat pun tidak boleh ke luar negeri, wong kalau keluar provinsi saja harus ada izin," kata Sultan.

    Sultan memastikan DIY mengikuti penuh kebijakan pemerintah pusat tersebut dan tak segan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang melanggar sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. "Tidak mungkin mengawasi satu per satu ASN yang ada karena jumlahnya ribuan, jadi tanggungjawab kepala dinas memastikan ASN di lingkungan kerjanya setiap hari harus mengisi absensi, begitu saja," kata dia.

    Dalam rapat koordinasi secara daring dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu, 1 Desember lalu, Sultan menuturkan meski kasus di DIY saat ini masih fluktuatif, namun masih bisa dikatakan relatif landai. "Beberapa peningkatan yang terjadi disinyalir berasal dari PTM (Pembelajaran Tatap Muka) namun masih sangat terkendali karena penanganan yang cepat," ujarnya.

    Sultan mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang sempat terjadi, kini 96 persen total penduduk DIY sudah vaksin dosis pertama. Per awal Desember ini, 100 persen sudah akan selesai menerima vaksinasi dosis pertama.

    "Kami telah secara khusus memberikan instruksi untuk seluruh puskesmas di DIY melayani vaksinasi secara massal sehingga target bisa terlampaui," kata Sultan.

    Terkait dengan antisipasi lonjakan angka kasus menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Sultan juga mengatakan telah menyiapkan dua shelter isolasi terpadu.

    Luhut dalam kesempatan itu mengatakan pemerintah saat ini dalam posisi sangat mewaspadai kemungkinan peningkatan angka kasus Covid-19 dan penemuan varian Omicron menjelang akhir tahun. "Varian Omicron terindikasi kuat memiliki tingkat transmibilitas yang lebih tinggi," kata dia.

    Dari data yang didapat dari WHO, dari 100 persen yang dirawat di rumah sakit karena Omicron, 13 persen sudah divaksin dan sisanya atau 87 persen belum divaksin. Luhut pun menegaskan agar kepala daerah lebih waspada dan menggenjot penyelesaian vaksinasi.

    Pengetatan transportasi masyarakat, terutama daerah yang memiliki bandara internasional, seperti Yogyakarta juga harus pula ditingkatkan. “Saya minta disiplin penggunaan PeduliLindungi ditingkatkan di tempat-tempat publik seperti mal dan tempat wisata, jangan sampai kita terlena karena saat ini cenderung landai," kata Luhut.

    Baca jugaMau ke Yogyakarta Bulan Ini? Siap-siap Ada Pemeriksaan Wisatawan 3 Kali Sehari

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    DKI Micro-Lockdown 5 Kecamatan akibat Omicron

    Sejumlah kecamatan di Ibu Kota mengalami lonjakan kasus Omicron sehingga masuk ke zona kuning dan merah. Pemprov memberlakukan micro-lockdown.