Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wisata Sejarah Keuangan Amerika ala Sri Mulyani di Sela Pertemuan IMF World Bank

Reporter

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama staf berfoto di gerbang kantor Kementrian Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury. Dari situ, tampak Monumen Washington yang mirip Monas. Foto: Instagram smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama staf berfoto di gerbang kantor Kementrian Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury. Dari situ, tampak Monumen Washington yang mirip Monas. Foto: Instagram smindrawati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menghadiri pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) - World Bank Group di Washington DC, Amerika Serikat. Di sela jadwal pertemuan itu, Sri Mulyani beserta staf berkunjung ke beberapa tempat menarik.

Pada Ahad, 17 Oktober 2021, Sri Mulyani berfoto di gerbang kantor Kementerian Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury. "Tampak Monumen Washington yang mirip Monas," tulis Sri Mulyani. Monumen Washington setinggi 159 meter itu terletak di ujung barat the National Mall di Washington, D.C.

Monumen yang terbuat dari batu marble, granit, dan sandstone, itu untuk mengingat jasa Presiden Pertama Amerika Serikat Jendral George Washington. Monumen tersebut mulai dibangun pada 4 Juli 1848, rampung pada 21 Februari 1885, dan resmi dibuka pada 9 Oktober 1888.

Kompleks National Mall adalah ruang terbuka, mulai dari U.S. Capitol hingga Washington Monument, dan Lincoln Memorial, White House, hingga Jefferson Memorial. Kawasan ini menjadi simbol demokrasi Amerika Serikat, tempat pertemuan, perayaan, hingga demonstrasi.

Kemudian Sri Mulyani juga mampir ke U.S. Treasury Liberty Bell replica - U.S. Treasury Building di 1500 Pennsylvania Avenue. Pada pintu masuk gedung Kementerian Keuangan Amerika Serikat, terdapat sebuah lonceng raksasa bernama Liberty Bell atau Lonceng Kebebasan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto di pintu masuk gedung Kementerian Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury Building. Di sana terdapat sebuah lonceng raksasa bernama Liberty Bell. Foto: Instagram smindrawati

Sri Mulyani menjelaskan, ini adalah replika dari Liberty Bell asli yang berada di Pennsylvania yang menjadi lambang Kemerdekaan Amerika Serikat. Bel tersebut dibunyikan pada saat deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat Juli 1776.

Ada cerita menarik mengenai keuangan Amerika Serikat yang berhubungan dengan semangat kemerdekaannya. Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah Amerika Serikat membutuhkan dana yang amat besar untuk membiayai Perang Dunia Pertama pada 1914-1918. Sumber uangnya berasal dari memungut dan menaikkan pajak; utang; atau mencetak uang yang berisiko memicu inflasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Keuangan Amerika Serikat saat itu yang juga Ketua Bank Sentral (Federal Reserve), William McAdoo yang memutuskan sepertiga pendanaan perang berasal dari pajak dan dua pertiga dari Utang. Pajak progresif naik, bahkan orang kaya saat itu (dengan penghasilan di atas USD 1 juta) harus membayar pajak sebesar 77 persen.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat juga menerbitkan Liberty Bonds sebanyak empat kali dalam periode 1917-1918 dan satu kali Victory Bonds pada 1919. Penerbitan surat utang Liberty Bonds dan Victory Bonds menggugah semangat patriotisme rakyat Amerika dan menghasilkan dana lebih dari USD 17 miliar atau setara USD 6,5 triliun dengan nilai saat ini.

Sebanyak 68 persen rakyat Amerika membeli Liberty Bonds dan Victory Bonds untuk membiayai Perang Dunia Pertama. Sedangkan USD 8,8 miliar biaya perang diperoleh dari pajak. Belanja perang Amerika Serikat sangat besar. Sebelum Perang Dunia I, belanja pemerintah Amerika Serikat hanya USD 750 juta dalam setahun. Setelah perang, belanja pemerintah melonjak hingga USD 18,5 miliar.

"Biaya perang sungguh sangat mahal!" tulis Sri Mulyani. "Tidak ada cita-cita dicapai tanpa perjuangan."

Baca juga:
Menjelang Presidensi G20, Sri Mulyani Soroti Vaksin, Perubahan Iklim dan Pajak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ragam Respons Atas Resolusi DK PBB Agar Gencatan Senjata di Gaza Selama Ramadan

50 menit lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menyetujui resolusi gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.
Ragam Respons Atas Resolusi DK PBB Agar Gencatan Senjata di Gaza Selama Ramadan

Resolusi DK PBB ini disahkan dengan skor 14-0 usai Amerika Serikat abstain, tidak menggunakan hak vetonya.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


WNI Disebut Jadi Kapten Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Ini Penjelasan Kemlu

11 jam lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
WNI Disebut Jadi Kapten Kapal Penabrak Jembatan Baltimore, Ini Penjelasan Kemlu

Kementerian Luar Negeri menjelaskan ihwal WNI yang disebut menjadi kapten kapal yang menabrak jembatan di Baltimore, Amerika Serikat.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

12 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

12 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

13 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

16 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

16 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

17 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.