11 Komunitas PKL Malioboro Buat Surat Terbuka untuk Sultan HB X: Kami Sekarat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wsrga sedang duduk di bangku taman kawasan Malioboro yang ditutup selama masa PPKM Darurat. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Seorang wsrga sedang duduk di bangku taman kawasan Malioboro yang ditutup selama masa PPKM Darurat. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kalangan pedagang kaki lima atau PKL Malioboro Yogyakarta membuat surat terbuka
    yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X serta pemerintah kota dan DPRD setempat, Senin, 19 Juli 2021. Surat itu diteken 11 komunitas PKL Malioboro yang menjadi induk lebih dari 2.000 pedagang.

    Mereka terdiri dari Paguyuban Angkringan Padma, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, Koperasi Pemalni, Koperasi Tri Darma, Kelompok 37 KPPKLY, Paguyuban Handayani, Paguyuban PPMS, Paguyuban Pasar Sore, Paguyuban Tri Manunggal, Paguyuban Asongan Malioboro dan Paguyuban Pasar Senthir.

    Melalui surat itu komunitas PKL Malioboro menyatakan memahami sepenuhnya pentingnya kebijakan pemerintah menjaga kesehatan warga melalui penerapan PPKM Darurat."Tetapi, kebijakan tersebut semestinya dijalankan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang serius bagi sendi-sendi kehidupan dan ekonomi PKL maupun seluruh komunitas di kawasan Malioboro," kata Ketua Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso.

    Slamet mengatakan bahwa ribuan PKL yang mencari nafkah di kawasan Malioboro hari ini dalam kondisi sekarat akibat ditutup totalnya kawasan itu sejak 3 Juli 2021. "Kami dalam kondisi sekarat. Penghasilan macet total sehingga beban dampak ekonomi akibat Covid-19 yang selama ini sudah berat, terasa bertambah berat ratusan kali lipat," kata dia.

    Selain modal yang sudah tergerus habis, utang para PKL tidak terbayar dan terus bertambah.

    Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengatakan pemenuhan kebutuhan keluarga dalam kondisi kritis sejak kawasan itu ditutup total. Belum lagi, dampak sosial dan psikologis yang mengikuti.

    "Kami mengharap, meminta, dan mendesak agar Pemerintah DIY segera dan secepatnya mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ribuan keluarga PKL Malioboro," kata Desio.

    Langkah yang diharapkan PKL dari pemerintah itu, antara lain memberi bantuan sosial tunai untuk pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Lalu, setelah tanggal 20 Juli 2021, memberi toleransi kepada PKL di kawasan Malioboro agar diperkenankan kembali berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang optimal.

    "Setelah tanggal 20 Juli 2021, pemerintah Yogya diharapkan membuka akses orang dan kendaraan ke Malioboro masuk," kata Desio 

    Para PKL juga mendorong Pemda DIY bersedia memberi stimulan hibah modal usaha bergulir bagi PKL Malioboro melalui paguyuban dan koperasi yang menaungi mereka masing-masing. "Besar harapan kami agar suara, aspirasi, dan rintihan seluruh PKL di kawasan Malioboro dapat diterima dan dipenuhi," kata Desio.

    Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan dari hasil
    rapat koordinasi Badan Anggaran DPRD DIY dengan Pemerintah DIY pada Senin, 19 Juli ini telah merekomendasikan berbagai kebijakan yang harus segera dilakukan menyikapi perpanjangan PPKM Darurat. Di antaranya adalah percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini.

    "Kondisi DIY sekarang sedang luar biasa, dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Warga terdampak PPKM darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan," kata Huda.

    Semua skema bantuan yang ada, ujar Huda, diharapkan dapat dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak.

    PPKM Darurat di Jawa-Bali akan berakhir 20 Juli besok. Santer beredar bahwa kebijakan ini akan diperpanjang hingga akhir Juli ini.

    Sekretaris DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan soal perpanjangan PPKM Darurat, Pemda DIY menunggu arahan dari pusat. “Nanti keputusan pusat yang mengumumkan kepastian perpanjangan itu, apakah diperpanjang atau tidak,” kata dia. 

    Apabila memang benar diperpanjang, Aji mengatakan ekonomi masyarakat harus diperhatikan, terutama mereka yang terdampak PPKM Darurat agar tidak terpuruk. “Kalau diperpanjang kita harus juga siapkan supaya masyarakat yang terdampak itu tidak lebih terpuruk lagi,” ujarnya. 

    Salah satu cara yang dilakukan, menurut Aji, dengan memberlakukan buka tutup jalan. Dengan begitu harapannya kondisi ekonomi masyarakat bisa jadi lebih meningkat, termasuk bagi para PKL Malioboro. “Kami tetap coba menurunkan mobilitas penduduk tetapi kami juga perhatikan bagaimana para pedagang kecil dan lain-lain itu jangan sampai terlalu panjang terpuruk," kata dia.

    Baca juga: Sepekan PPKM Darurat, Curhat PKL Malioboro Terpaksa Tutup Lapak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.