Idul Adha Sebentar Lagi, Mengenal Tradisi Apitan di Masyarakat Jawa

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tradisi Apitan di masyarakat Jawa. Dok.budayajawa.id

    Tradisi Apitan di masyarakat Jawa. Dok.budayajawa.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini tampaknya akan berjalan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kemeriahannya mungkin sedikit berkurang karena hari raya kurban tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Penberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

    Beragam tradisi yang biasanya digelar menjelang Idul Adha tiba mungkin harus dibatalkan atau digelar dengan terbatas. Salah satunya adalah tradisi Apitan yang biasanya digelar oleh masyarakat Jawa.

    Tradisi Apitan ini merupakan tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Indonesia Travel, tradisi ini merupakan kebiasaan para Wali Songo dulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha.

    Biasanya, tradisi Apitan digelar oleh masyarakat Jawa yang ada di Semarang, Demak, Grobogan dan lainnya. DiSemarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani, ternak dan nantinya hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat.

    Tak hanya gunungan berupa hasil tani atau arak-arakan ternak, siapa pun yang menyaksikan tradisi Apitan ini juga akan disuguhkan dengan hiburan khas kearifan lokal. Sepintas mirip dengan tradisi Gerebeg di Yogyakarta.

    Apitan sendiri konon berasal dari nama bulan Apit dalam kalender Jawa. Bulan Apit jatuh setelah bulan Syawal dan sebelum bulan Dzulhijah (bulan haji). Apit juga berarti kejepit karena berada di antara Idul Fitri dan Idul Adha.

    Baca juga: Bersamaan PPKM Darurat, Suasana Idul Adha di Yogyakarta Tahun Ini akan Berbeda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.