Yogyakarta Tak Jadi Lockdown, Sultan HB X Beri Pesan Khusus kepada Masyarakat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersmaa bupati/walikota se DIY menjelaskan langkah pemerintah DIY menghadapi lonjakan kasus di Yogyakarta Senin 21 Juni 2021. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersmaa bupati/walikota se DIY menjelaskan langkah pemerintah DIY menghadapi lonjakan kasus di Yogyakarta Senin 21 Juni 2021. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi pesan khusus bagi warga Yogyakarta melalui kegiatan Sapa Aruh (menyapa warga) di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 22 Juni 2021. Sapa Aruh ini disampaikan Sultan HB X sehari usai ia membatalkan rencana karantina wilayah atau lockdown, yang sempat ia ungkap pekan lalu saat kasus Covid-19 makin melesat di Yogyakarta.

    Éling lan Waspâdâ, Wilujêng Nir Sambékâlâ, tampaknya istilah ini tepat sebagai pengingat bahwa untuk memenangkan perang, meraih “bagas-waras tanpâ rubédâ”—jauh dari gangguan penyakit, hanya jika kita “éling lan waspâdâ (ingat dan waspada)," ujar Sultan HB X.

    Sultan mengatakan makna eling atau ingat kepada Gusti Allah (Tuhan) juga perlu diikuti masyarakat dengan eling atau ingat untuk mematuhi protokol kesehatan yang paling elementer, yakni 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman.

    "Kita harus waspada terhadap munculnya berbagai klaster sebagai akibat kegiatan sosial masyarakat, hingga penularannya pun telah merambah ke ruang keluarga," kata Sultan.

    Oleh sebab itu, Sultan meminta warga harus menjaga sikap 'manunggaling wargâ lan pamong' (bersatunya warga dan pemerintah) dalam menerapkan PPKM Mikro hingga tingkat rukun tetangga. "Dengan seperti itu, betapa pun ganasnya serangan Covid-19, niscaya kita pasti bisa memenangkan perang ini," kata dia.

    Tetapi selama ini, ujar Sultan, fakta implementasi PPKM Mikro belum dijalankan secara maksimal. Padahal, Yogyakarta dihadapkan pada kematian atau Case Fatality Rate (CFR) nyaris menyentuh besaran angka nasional yang 2,7 persen dan pemakaian tempat tidur atau Bed Occopancy Rate (BOR) yang melebihi angka 60 persen yang artinya sudah melewati batas aman selain keterbatasan kemampuan tenaga kesehatan.

    Jawabannya harus berupaya menjauhkan diri dari lengah, “mangasah-mingising budi” (refleksi dan evaluasi diri) untuk meningkatkan kepekaan sebagai basis membangun solidaritas sosial.

    Sultan mengatakan berbagai upaya menekan penyebaran Covid-19 telah dilakukan Yogyakarta. Mulai dari percepatan vaksinasi dalam semua jenjang usia, aktivasi karantina dan isolasi di kabupaten dan kota, peningkatan kapasitas rumah sakit untuk ruang perawatan Covid-19, peningkatan operasi gabungan penegakan hukum protokol kesehatan hingga pengaturan kehadiran tenaga kerja untuk mencegah kerumunan di tempat kerja

    "Kami juga masih melakukan penundaan pembelajaran tatap muka di semua tingkatan pendidikan," kata Sultan.

    Sultan menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten dan kota se-DIY, urgensi memberlakukan kebijakan PPKM Mikro secara ketat dan terpadu sudah tak bisa ditunda lagi. "Segera lakukan re-inisiasi gerakan Jogo Wargo (menjaga masyarakat), kendalikan mobilitas dan aktifitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru," ujarnya.

    Sultan juga meminta agar kabupaten/kota mengaktifkan fasilitas shelter komunal berbasis gotong royong di tingkat desa/kalurahan. "Saya percaya, gotong-royong dan solidaritas sosial masih menjadi kekuatan nyata warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, pemerintah dan masyarakat harus lumangkah sagatra (melangkah bersama), sesuai kearifan lokal masing-masing," kata dia.

    Sultan meminta warga kembali mengutamakan stay at home atau tetap tinggal di rumah, karena menjadi pilihan terbaik saat ini. "Marilah kita jadikan rumah sebagai tempat meraup pahala dalam beribadah, tempat bekerja dalam mengabdi, tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak kita. Jika memang demikian, Insya Allah, kita dijauhkan dari malapetaka, dalam kondisi 'wilujêng nir sambékâlâ'," kata dia.

    Pemerintah DIY batal menerapkan karantina wilayah atau lockdown.
    Sebagai gantinya, Pemerintah DIY akan memperketat peraturan dalam PPKM Mikro yang kini dijalankan.

    Baca juga: Destinasi Wisata Baru Yogyakarta Setelah Kalibiru Muncul Pinus Pengger


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.