Siapkan Work From Yogya, PHRI Minta Pemerintah Tak Ubah Kebijakan Mendadak

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas hotel di Yogyakarta meningkatkan penerapan protokol kesehatan seiring dengan perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 di DI Yogyakarta hingga akhir September 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    Petugas hotel di Yogyakarta meningkatkan penerapan protokol kesehatan seiring dengan perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 di DI Yogyakarta hingga akhir September 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kian intens merampungkan rencana program work from Yogya sebagai satu upaya memulihkan kunjungan wisata di masa pandemi Covid-19. Kalangan industri perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta siap sepenuhnya mendukung program itu namun juga memberi catatan.

    "Kami siap mendukung program itu, namun pemerintah juga konsisten, jangan terulang lagi ada kebijakan yang muncul mendadak dan berubah-ubah," Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono, Jumat, 11 Juni 2021.

    PHRI DIY mengaku masih cukup trauma dengan kejadian menyambut libur Lebaran 2021. Ketika semua hotel telah bersiap diri dan melengkapi berbagai persyaratan menerima tamu yang diminta Satgas Covid-19 dan pemerintah, tiba-tiba muncul kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat.

    Alhasil, libur Lebaran 2021 menjadi momen terburuk pelaku perhotelan di Yogya selama pandemi ini karena saat itu okupansi hotel benar benar anjlok alias tak sampai 10 persen.

    PHRI menilai rencana work from Yogya sepintas dilihat memang akan efektif untuk memulihkan perekonomian dan pariwisata di DIY. Apalagi infrastuktur, objek wisata, protokol kesehatan dan sumber daya manusia di DIY sudah siap. "Tinggal konsistensi pemerintah saja dalam menerapkan kebijakan itu tanpa disertai kebijakan yang berubah-ubah," kata Deddy.

    Deddy menilai selama ini banyak program pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi di DIY sulit terjadi karena dari pemerintah, khususnya pusat, kerap membuat kebijakan mendadak. "Syukurlah, setelah larangan mudik berakhir, okupansi hotel kembali naik antara 25-30 persen," kata dia.

    PHRI DIY pun mendorong dukungan perhotelan pada program work from Yogya sepatutnya juga tak bertepuk sebelah tangan. Dalam arti juga mendapat dukungan pemerintah seperti pemberian insentif dari pelaku perhotelan.

    Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata DIY Marlina Handayani mengatakan Yogya telah siap jika akan memberlakukan program work from Yogya. "Terutama kesiapan 3 A yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas," kata dia.

    Dari sisi amenitas, Dinas Pariwisata DIY mencatat Yogyakarta memiliki 269 usaha pariwisata perhotelan yang sudah bersertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environment (CHSE) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Selain itu, Yogya memiliki 142 desa wisata dan 133 homestay. "Untuk aksesibilitas Yogya juga sangat mendukung kemudahan bagi mereka khususnya yang ada di Pulau Jawa, karena posisinya di tengah sehingga tidak perlu menyeberang laut atau pesawat, melainkan cukup perjalanan darat," kata Marlina.

    Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan wacana program work from Yogya yang digadang Dinas Pariwisata DIY adalah sebuah upaya pendongkrak pariwisata DIY. Melalui program ini, siapa pun yang hadir dan bekerja di DIY dapat menikmati insentif yang ditawarkan dalam bentuk produk suvenir, hotel dan kuliner. 

    “Misalnya hotel, bukan hanya pemilik saja yang harus kita perhatikan tapi karyawan yang bekerja," kata Aji.

    Aji mengatakan bentuk insentif yang diberikan dari work from Yogya ini untuk wisatawan bisa beragam. “Misalnya kalau menginap di hotel ada bonus bisa melihat pertunjukkan yang diselenggarakan. Kerjanya kan siang, malam hari mereka dapat insentif menonton pertunjukan Sendratari Ramayana atau voucher makan di Malioboro,” kata dia.

    Baca juga: Susul Program Work From Bali, Yogyakarta Petakan Hotel untuk Work From Yogya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.